Katamaluku.com–Ambon: Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam menegaskan, pentingnya percepatan akses keuangan sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun Anggaran 2026.

Mewakili Bupati yang sedang menjalankan tugas luar daerah, Rahantoknam membuka sambutan dengan menyampaikan salam dan ajakan untuk bersyukur.

"Saya mau sampaikan salam hormat dari pak Bupati beliau sedang di luar daerah melaksanakan tugas sehingga saya mewakili beliau untuk membacakan sambutan Bupati Saya mau mengajak kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa kita berada semua di sini dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka rapat plenoTim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) anggaran keuangan daerah tahun 2026," ujar Rahantoknam Kamis, (26/02)

Akses Keuangan sebagai Syarat Utama Pembangunan
Dalam arahannya, Rahantoknam menekankan bahwa inklusi keuangan bukan sekadar agenda administratif, melainkan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

"Kecepatan akses keuangan merupakan salah satu syarat utama bagi terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif berkeadilan dan berkelanjutan keuangan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat potensi ekonomi daerah tidak akan berkembang secara optimal oleh karena itu keberadaan tadi memiliki posisi strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan sekaligus memperkuat pondasi ekonomi daerah," tegasnya

Rahantoknam menegaskan, bahwa TPAKD harus menjadi ruang kolaborasi lintas sektor yang efektif, bukan sekadar forum seremonial. Sebagai daerah kepulauan, Maluku Tenggara menghadapi tantangan yang berbeda dibanding wilayah daratan. Distribusi layanan keuangan yang belum merata dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama.

"kabupaten Maluku tenggara sebagai wilayah kepulauan tantangan akses keuangan memiliki karakter yang lebih kompleks dibandingkan dengan daerah daratan distribusi layanan perbankan yang belum merata tingginya biaya operasional antar wilayah keterbatasan infrastruktur pendukung serta rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat menjadi faktor yang menyebabkan banyak pelaku usaha khususnya UMKM nelayan dan petani belum dapat mengakses pembiayaan secara formal dan secara optimal," jelasnya 

Kondisi tersebut berdampak langsung pada rendahnya produktivitas dan ketergantungan masyarakat terhadap pembiayaan informal.

"Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan ekspansi usaha rendahnya produktivitas serta ketergantungan pada pembiayaan informal yang beresiko masih banyak bapak ibu yang informal ini kadang tengkulak pemerintah kabupaten Maluku tenggara memandang bahwa pelaksanaan program ini perlu terus diperkuat terutama dalam hal integrasi program antar perangkat daerah," tuturnya 

Dorongan Program Implementatif dan Berbasis Data
Rahantoknam menekankan pentingnya indikator kerja yang jelas, pendampingan usaha, serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis data agar program benar-benar berdampak.

"Penjelasan indikator kerja pendampingan usaha agar layak pembiayaan serta pembuatan susu monitoring dan evaluasi berbasis data ran perencanaan administratif tetapi harus menghasilkan program yang implementatif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat forum ini harus mampu menjadi ruang kerja kolaboratif yang menghasilkan solusi konkret terhadap persoalan akses keuangan di daerah," ucapnya 

Komitmen percepatan akses keuangan, lanjutnya, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

"Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah pemerintah kabupaten Maluku tenggara berkomitmen menjadikan percepatan akses keuangan sebagai bagian integral dari strategi penguatan ekonomi masyarakat prioritas yang perlu didorong melalui TPKAD," katanya 

Rahantoknam merinci, fokus utama tahun 2026 yang meliputi penguatan UMKM, perluasan pembiayaan sektor produktif, peningkatan literasi dan perlindungan konsumen, hingga pemanfaatan teknologi digital.

"Melalui penguatan sektor UMKM dan ekonomi produktif perluasan akses pembiayaan bagi sektor pertanian perikanan dan usaha kecil peningkatan jasa Keuangan serta perlindungan konsumen jasa keuangan pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan serta upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah tahun 2026 sangat ditentukan oleh sinergi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah regulator lembaga jasa keuangan maupun masyarakat dan koordinasi lintas sektor," ungkapnya

Dirinya menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci transformasi ekonomi daerah.

"Dengan kedekatan tersebut mendorong transformasi struktural ekonomi daerah menuju ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing hadirin bapak ibu yang saya hormati pada kesempatan ini saya juga ingin menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap program yang dirumuskan memiliki kontribusi nyata," 

Wakil Bupati juga menegaskan perlunya mekanisme tindak lanjut yang terukur dan langkah percepatan konkret hingga wilayah terpencil.

"Peran yang jelas bagi setiap anggota serta mekanisme tindak lanjut yang terukur kabupaten Maluku tenggara, membutuhkan langkah-langkah percepatan yang konkret untuk memperkuat ekonomi masyarakat hingga ke tingkat wilayah terpencil pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan TPAKD sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," Kata Rahantoknam

Di akhir sambutan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan apresiasi kepada sejumlah lembaga keuangan atas dukungan yang telah diberikan.

"Atas nama Pemerintah kabupaten Maluku tenggara saya  menyampaikan apresiasi kepada OJK provinsi Maluku Bank Indonesia, Bank Maluku-Maluku Utara, Bank Modern, serta seluruh jasa keuangan atas dukungan kerja sama dalam pembuatan akses keuangan di kabupaten Maluku tenggara semoga sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Maluku tenggara," Tutupnya

Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menargetkan percepatan akses keuangan menjadi instrumen nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan pada 2026. (KM-R4)