Oleh: Saidin Ernas | Dosen dan Peneliti di UIN A.M. Sangadji Ambon

Putri bungsu saya yang masih belajar di sebuah SMP di Bogor, berbagi cerita bahwa dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-80, ia mendapat tugas dari sekolahnya untuk menceritakan salah satu kisah seorang pahlawan dari daerah asal orang tuanya. Karena saya berasal dari Maluku, ia dengan semangat hendak memilih Kapitan Pattimura sebagai tokohnya. karena Pattimura merupakan pahlawan yang memang sangat dikenal sebagai ikon perlawanan terhadap kolonialisme dari Maluku. Namun saya justru menyarankan tokoh lain yang tidak begitu dikenalnya, yakni “Perlawanan Sultan Nuku dari Seram Timur".

Anak saya tampak ragu, bukankah Nuku berasal dari Tidore, di Maluku Utara sana? Dan bukankah tidak ada yang mengenal Nuku sebagai tokoh dari Seram Timur? Reaksi seperti itu tentu sangat wajar. Sultan Nuku, meski telah diakui sebagai pahlawan nasional sejak 1995, tetapi belum banyak dikenal di kalangan pelajar maupun masyarakat umum. Ia lebih sering disebut sebagai tokoh dari Tidore semata, tanpa narasi yang memadai tentang bagaimana perjuangannya justru dibangun dari “pinggiran” Maluku, khususnya Seram Timur. Cerita Nuku adalah contoh konkret tentang bagaimana narasi sejarah kita disusun secara sentralistik dan bias pusat, bahkan di tingkat lokal sekalipun.
 
Perlawanan Nuku di Seram Timur

Sultan Nuku Muhammad Amiruddin Syah awalnya adalah putra mahkota Kesultanan Tidore. Namun, ketika Belanda mengintervensi politik istana dan mengangkat adik Nuku, Sultan Patra Alam, sebagai penguasa yang dianggap lebih kooperatif, Ia lalu terusir terusir dari istana Kesultanan Tidore. Nuku yang merasa dihianati, lalu mengungsi bersama para pendukung setianya menyebrang ke Pulau Buru lalu ke Seram Timur, tepatnya di sebuah wilayah di sekitar Kecamatan Teluk Waru dan Kecamatan Tutuk Tolo, Kabupaten Seram Bagian Timur saat ini, yang kala itu dikenal sebagai Rarakit.

Menurut sejumlah literatur sejarah, di wilayah Rarakit itulah masyarakat Seram Timur yang oleh sumber kolonial sering dilabeli "bajak laut," menobatkan kembali Nuku sebagai Sultan dengan gelar Jou Barakat Maha Tuan Sultan Amiruddin Syaifuddin Syah Kaicil Paparangan, Sultan Seram dan Papua (Katoppo, 1984; Wdjoyo, 2009). Masyarakat Seram Timur sebenarnya bukan perompak, tetapi kelompok maritim yang memiliki jejaring dagang kuat dan memendam kebencian terhadap VOC karena monopoli rempah. Mereka melihat dalam diri Nuku seorang pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme, dan memiliki tujuan yang sejalan dengan keresahan mereka. Dari Seram Timur, Nuku mengorganisir koalisi kekuatan maritim antarpulau, yang mencakup Seram, Aru, Kei, hingga Fakfak, Raja Ampat dan Sorong di Bagian Barat Papua.

Dalam waktu lebih dari 20 tahun, Nuku dengan didukung para raja, orang kaya, dan kapitan, memimpin perlawanan berkelanjutan terhadap Belanda. Beberapa perang besar yang pernah terjadi di Seram Timur adalah “Perang Rarakit” ketika Belanda menyerbu Ibukota Kesultanan di Rarakit, “Perang Seram Timur” ketika Belanda mulai memasuki pulau Geser dan sekitarnya, serta “Perang Gorom” yang berhasil memukul Belanda yang hendak menyerbu Kataloka. Selain itu, terjadi pula perang dalam skala lebih kecil dalam bentuk hit and run, di laut utara Seram, serta di Salawati dan Misol Raja Ampat, guna melemahkan kekuatan VOC dan memutus jalur logistic mereka. Sejarawan Muridhan Widjoyo dalam bukunya The Revolt of Prince Nuku (KITLV, 2009), menyebut Perang Nuku di Seram Timur dan sekitarnya, merupakan salah satu perang anti-kolonial terpanjang di Indonesia. Ia mencatat  bahwa kekuatan Nuku terletak pada kemampuannya membangun solidaritas lintas etnis dan pulau, serta kepiawaiannya dalam diplomasi, termasuk aliansinya dengan Inggris yang saat itu tengah bersaing dengan Belanda di kawasan timur.

Puncak perjuangan Nuku terjadi ketika ia berhasil memimpin ekspedisi militer gabungan untuk menyerbu Tidore dan mengusir kekuasaan Belanda pada tahun 1797, sekaligus merebut kembali tahtanya secara sah dan memulihkan keamanan di seluruh wilayah kekuasaannya. Kemenangan Nuku bukan sekedar kemenangan politik dan perang atas kolonial Belanda, tetapi juga kemenangan simbolik tentang perlawanan dari pinggiran, dan menjadi bukti sejarah bahwa perlawanan yang didukung rakyat dari wilayah-wilayah pinggiran mampu menumbangkan pusat kekuasaan kolonial.

Sejarah Pinggiran yang Terlupakan

Sayangnya, kisah heroik seperti ini tidak mendapat tempat yang layak dalam narasi sejarah nasional, apalagi dalam pendidikan sejarah di sekolah. Di Maluku sendiri, konstruksi sejarah kita pun cenderung “Ambon-sentris,” mengagungkan peristiwa-peristiwa di Ambon dan sekitarnya sebagai representasi utama sejarah Maluku. Kapitan Pattimura, misalnya, begitu masyhur dalam buku teks. Sementara Sultan Nuku yang memimpin perlawanan jauh lebih panjang dan berhasil pun nyaris dilupakan, apalagi jika dikaitkan dengan Seram Timur.

Menurut sejarawan Bambang Purwanto (2002), model historiografi seperti ini merupakan warisan kolonial yang tak banyak berubah sejak Indonesia merdeka. Dalam banyak tulisannya, Bambang mengkritik dominasi narasi sejarah negara sebagai bentuk "sejarah hegemonic," yakni sejarah yang ditulis dari sudut pandang kekuasaan, sehingga bersifat linier, elitis, dan mengecilkan peran rakyat serta daerah-daerah pinggiran. Sejarah rakyat, sejarah lokal, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar pusat kekuasaan cenderung dianggap kurang relevan atau tidak begitu penting. Padahal, justru dari “pinggiran” seperti Seram Timur, Gorom, Kei Aru, Tanimbar, Moa, Kisar,  Buru atau pulau-pulau pinggiran lainnya, kita bisa menyimak heroisme politik anti-kolonial yang lebih partisipatif.

Itulah mengapa, saya sungguh terkejut ketika bersama sejumlah kolega  dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Maluku, melakukan penelitian pedokumentasian cagar budaya di beberapa pulau kecil di Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2022 lalu.  Sebabnya adalah tim kami menemukan berbagai benda, struktur, dan situs cagar budaya yang sangat kaya, berupa Benteng, Kubu pertahanan, Gereja, dan bekas sekolah-sekolah kolonial yang merupakan warisan sejarah yang bukan hanya layak dikenang, tetapi penting untuk dipelajari untuk merekonstruksi cara kita memahami sejarah Indonesia, dan tentu saja sejarah Maluku.

Urgensi Rekontsruksi Sejarah

Kini, ketika Indonesia genap berusia 80 tahun merdeka, dan bersamaan dengan munculnya inisiatif dari pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, kita dihadapkan pada momentum penting untuk merekonstruksi sejarah secara menyeluruh dan adil. Hal ini bukan sekadar soal mengganti nama atau menambah tokoh dalam buku pelajaran, melainkan tentang membuka kembali ruang bagi peristiwa-peristiwa dan figur-figur sejarah yang selama ini terpinggirkan oleh narasi dominan yang elitis dan sentralistik.
Lebih jauh, langkah ini adalah bagian dari upaya desentralisasi ingatan kolektif bangsa, agar generasi muda kita tidak terus-menerus diajarkan sejarah yang hanya berputar di sekitar pusat kolonial seperti Batavia, Surabaya, Makassar atau Ambon saja. Anak-anak kita harus tahu bahwa Indonesia dibangun oleh keberanian yang tersebar, oleh suara-suara dari pinggiran yang selama ini mungkin tidak ditampung dalam narasi negara. Karena itu, jika kita ingin membangun kesadaran kebangsaan yang utuh dan inklusif, kita harus berani menulis ulang sejarah, bukan dari pusat dan untuk pusat, tetapi dari seluruh pelosok Nusantara yang selama ini diam tetapi tidak pernah mati dalam ingatan rakyatnya.

Dan saya pun berharap, ketika anak saya akhirnya membagikan kisah Sultan Nuku dari Seram Timur kepada teman-temannya di sekolah, saya tahu dia telah menyampaikan lebih dari sekadar cerita sejarah. Buat saya, dia sedang membalik peta ingatan, menyuarakan pinggiran, dan ikut menyusun ulang sejarah Indonesia dari bawah. Karena kemerdekaan sejati bukan hanya tentang melepaskan diri dari penjajahan fisik, tetapi juga membebaskan diri dari penjajahan ingatan yang masih bercokol dalam narasi sejarah kita hingga hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80, Merdekaa…!