Katamaluku.com–Ambon: Informasi pesta miras di Balai Jalan dan Jembatan Nasional Maluku beberapa waktu lalu bikin publik geram. Kabarnya, pesta 'alkohol' itu diduga melibatkan kontraktor inisial AH dan A, dua pemain pemain proyek pada instansi dibawah Kementerian PU tersebut.

Kabar tersebut begitu kontroversi di publik. Sebagian pihak mendorong agar indikasi pesta miras itu harus diinvestigasi secara internal dengan diajukan ke Kemneterian PU, jika terbukti maka semua pihak harus diberikan sanksi termasuk AH dan A dua kontraktor 'abadi' Balai Jalan. 

Sementara Direktur Democracy for Civil Society, Marwan Titaheluw menyebut dugaan adanya pesta miras harus bisa diklarifikasi Kepela Balai Jalan dan Jembatan Nasional Maluku. Sebab, informasi yang beredar di masyarakat menyangkut citra kelembagaan dan integritas dirinya sebagai pejabat utama di lingkup BJJN Maluku.

"Sejak informasi tersebut beradar sampai hari ini, tak ada klarifikasi apapun. Padahal, itu menyangiut marwah BJJN sebagai perangkat organidasi Pemerintah pusat di daerah, dan kepala balai atas integritasnya sebagsi seorang ASN dan pimpinan BJJN," tegas Marwan dalam rilis yang diterima Katamaluku.com, Selasa (24/2).

Marwan juga mendesak agar Komisi III DPRD Maluku sebagai mitra kerja BJJN Maluku bisa mendalami persoalan yang riuh di ruang publik beberapa hari belakangan ini.

"Kami minta agar DPRD Maluku, sebagai lembaga publik yang mengawasi etika kebijakan organisasi pemerintah untuk bisa memanggil Kepala Balai dan menanyakan ihwal tersebut. Apakah benar informasi yang beredar di masyarakat berkaitan dengan dugaan adanya pesta miras," kata dia.

Baginya, BJJN Maluku merupakan sektor penting yang secara kelembagaan baik dalan kepentingan pelayanan dan komunikasi publik harus bisa menjaga etika kelembagaan dan marwanya. Jangan menimbulkan polemik yang justeru membuat publik semakin kecewa dan tak percaya. Apalagi gaya-gaya glamor dan hedon ditengah situasi daerah yang masih sulit akses pembangunan dan jauh dari kesejahteraan.

"Kami akan terus mencari informasi dan dats atas dugaan pesta miras tersebut. Jika benar terjadi, maka kami akan menyurati Menteri PU agar kepala balai dan oknum-oknum yang terlibat untuk diberikan sanksi tegas. Kami juga pastikan akan menduduki Balai jalan sebagai bentuk protes jika informasinya valid," tutupnya. (KM-A1)