Katamaluku.com-Jabar: Komitmen Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung Swasembada Pangan yang merupakan Proram prioriras Nasional terus diperkuat melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.

Komitmen korps Bhayangkara itu tercermin dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP) Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-75 Tahun Anggaran 2026.  Kelompok Kerja (Pokjar) V berkolaborasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat pada Senin (4/5).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Soejoed, Kota Bandung tersebut mengangkat tema "Mewujudkan Sinergisitas Polri dengan Instansi Terkait guna Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif."

Fokus pembahasan diarahkan pada optimalisasi kerja sama dalam meningkatkan produktivitas jagung sebagai komoditas strategis yang menopang sektor pangan, pakan, dan energi.

Perwakilan peserta Sespimma, Komisaris Besar (Kombes) Pol Tommy  menegaskan, keterlibatan Polri dalam sektor pangan bukan sekadar fungsi tambahan, melainkan bagian dari strategi menjaga stabilitas nasional.

"Pengawasan distribusi pangan menjadi aspek vital. Ketika distribusi terganggu, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial," kata Kombes Pol Tommy melalui rilis yang diterima Redaksi Katamaluku.com. 

Ia menilai, diskusi yang dikemas dalam format Focus Group Discussion (FGD) ini menyoroti pentingnya integrasi peran antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, terutama dalam menjaga stabilitas distribusi dan ketersediaan pangan.

"Polri dinilai memiliki posisi krusial dalam mengawasi rantai distribusi jagung agar tepat sasaran, sekaligus mencegah potensi distorsi pasar," ungkapnya 

Kombes Pol Tommy meningatkan, tantangan utama sektor pangan saat ini bukan hanya produksi, tetapi juga efisiensi dan keadilan distribusi.

"Produksi bisa meningkat, tetapi tanpa distribusi yang terjaga, ketahanan pangan tetap rentan. Di sinilah sinergi dengan Polri menjadi penting," katanya mengingatkan. 

Ditambahkan, FGD juga menggarisbawahi perlunya penguatan kerja sama lintas sektoral, termasuk dalam integrasi rantai pasok dan dukungan pembiayaan. 

"Akses modal dari perbankan maupun pelaku usaha lokal dinilai menjadi faktor penentu dalam meningkatkan produktivitas jagung di tingkat petani," jelasnya. 

Sejumlah peserta menilai pendekatan kolaboratif ini dapat menjadi model nasional dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks, mulai dari fluktuasi harga hingga gangguan distribusi.

Diskusi yang dikemas dalam format Focus Group Discussion (FGD) ini menyoroti pentingnya integrasi peran antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, terutama dalam menjaga stabilitas distribusi dan ketersediaan pangan.

Polri dinilai memiliki posisi krusial dalam mengawasi rantai distribusi jagung agar tepat sasaran, sekaligus mencegah potensi distorsi pasar.

Kegiatan yang diikuti 25 peserta didik Sespimma Polri ini berlangsung aman dan tertib. Melalui KKP ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dalam memperkuat kebijakan ketahanan pangan nasional. (KM-R4)