Katamaluku.com–Ambon: Maluku dalam rentang panjang perjalanan eksistensinya dikenal sebagai daerah yang memiliki pandangan hidup yang terbuka terhadap perbedaan. Dengan spirit pela-gandong sebagai pondasi, keragaman dan kemajemukan di Maluku dapat dikelola secara baik. 

Daerah ini dikenal sebagai miniatur NKRI, sebab, fakta sosialnya, ragam suku, bahasa dan agama hidup berdampingan. 

Meski begitu, upaya memecah keharmonisasian hidup masyarakat Maluku melalui pelbagai cara kerap terjadi. Tugas seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum sama. Mencegah dan melawan sentimen rasial para provokator di Maluku.

Risman Solissa, Ketua Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI)  Provinsi Maluku menyebut playing victim dan provokasi melalui flayer yang beredar beberapa waktu lalu merupakan fitnah keji dan upaya pembunahan karakter kepada Gubernur Hendrik Lewerissa.

"Kami dengan tegas mengutuk tindakan provokasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab melalui penyebaran flyer yang terkesan mengadu domba umat beragama di Maluku," kata Risman melalui pesan WhatsApp kepada Redaksi Katamaluku.com, Rabu, (11/3).

Bagi Risman, narasi yang menyebutkan bahwa Hendrik Lewerissa bersikap anti-Islam dengan menahan proposal kegiatan Ramadhan maupun proposal pembangunan masjid sangat tendensius dan dibangun atas asumsi personal tanpa data dan fakta.

"Tuduhan bahwa Gubernur membenci umat Islam di Maluku dengan menahan proposal Ramadhan dan proposal masjid adalah hoaks. Selama ini kebijakan yang diambil tidak pernah mengerdilkan masyarakat Maluku maupun umat Islam,"ungkapnya 

Sosok Hendrik Lewerissa sebagai pemimpin masyarakat di Maluku, kata Risman, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan antarumat beragama serta menghormati adat dan budaya masyarakat Maluku.

"Kami melihat beliau sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan menghormati adat serta budaya katong orang Maluku," tegasnya.

SEMM Maluku meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan narasi yang berpotensi memicu konflik berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), terutama di momentum bulan suci Ramadhan.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat Maluku agar tidak mudah percaya pada flyer dan narasi yang mencoba membangun opini seolah-olah gubernur hanya milik agama tertentu. Mari kita jaga kerukunan dan keharmonisan umat beragama di Maluku," tuturnya.

Dia mendorong agar aparat kepolisian  segera mengambil langkah tegas terhadap pihak yang menyebarkan flyer provokatif tersebut.

"Kami meminta kepada Polda Maluku untuk segera menangkap dan memproses hukum pelaku penyebaran flyer provokatif yang dapat memecah belah umat beragama untuk dimintai pertanggung jawaban," pinta Risman.

Polisi, lanjutnya, harus segera melakukan upaya hukum dengan memeriksa oknum atau pihak yang membangun narasi provokatif tersebut.

"Saya mendesak pihak kepolisian bila perlu dalam waktu 2x24 jam untuk melakukan pemanggilan dan memproses pihak-pihak tersebut secara hukum," ucapnya.

Lebih jauh, Risman mendorong semua pihak tidak terjebak dalam framing yang dimainkan untuk membelah kondisi sosial. (KM-R4)