Katamaluku.com–Ambon: Wacana penyeragaman atap rumah atau Gentengnisasi, yang merujuk pada ide pembangunan Presiden menuai kritik dari kalangan akademisi. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura (UNPATTI) Benico Ritiauw, menilai gagasan tersebut tidak boleh di pandang sebatas penataan estetika kota.

"Penataan hunian kota tidak hanya berkaitan dengan estetika. Ada pertimbangan teknis, daya dukung lingkungan, dan relevansi sosial-budaya, yang mestinya dipikirkan Walikota sebelum merespon ide pembangunan dari Presiden," jelas Ritiauw melalui rilis yang diterima  Redaksi Katamaluku.com, Kamis, (12/2)

Menurutnya, tata kota merupakan isu kompleks yang menyangkut struktur ruang, kondisi geografis hingga karakter masyarakat.

Kota Ambon sebagai wilayah pesisir dengan kontur berbukit memiliki tantangan tersendiri dalam penataan permukiman, kebijakan penyeragaman, kebijakan fisik bangunan kata Beni, perlu melalui kajian teknis dan dialog publik yang matang. 

Beni menegaskan, persoalan prioritas pembangunan, Pemerintah Kota seharusnya lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga di banding mendorong kebijakan yang bersifat simbolik.

"Warga Kota masih berjibaku soal akses terhadap infrastruktur dasar, fasilitas umum, pelayanan cepat, terpadu, dan Anda bicara soal genteng. Konyol," tegasnya 

Dirinya mengingatkan, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur, lingkungan, pengelolaan sampah, kualitas pelayanan publik hingga penguatan ekonomi warga.

"Dalam situasi demikian kebijakan yang menonjolkan aspek visual berpotensi menimbulkan kesan tidak sensitif terhadap kebutuhan ril masyarakat," ungkap Beni

Beni juga menyinggung posisi kepala daerah dalam kerangka otonomi yang menekankan Wali Kota di pilih untuk menghadirkan inovasi yang berbasis pada kondisi lokal, bukan sekadar mereplikasi gagasan yang belum tentu relevan dengan konteks Ambon.

"Prioritaskan saja 17 program unggulan Walikota. Sebab beliau dipilih untuk berinovasi, bukan untk mengcopy-paste secara an-sich gagasan penyeragaman yang belum tentu relevan dengan kondisi lokal," jelasnya 

Dirinya mengingatkan, agar Pemerintah Daerah tidak gegabah mengadopsi program penyeragaman fisik tanpa mempertimbangkan kesiapan masyarakat dan urgensi kebutuhan.

"Jangan gegabah dan jumawa untuk mengadopsi program penyeragaman tersebut. Sebab yang perlu diseragamkan yakni kerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan genteng rumah warga," tutupnya

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembenahan tata kelola birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas utama, penyeragaman kinerja antar OPD di nilai lebih mendesak dibanding penyeragaman fisik permukiman.

Hingga berita ini di turunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Kota Ambon. Terkait kritik tersebut, di tengah dinamika pembangunan Daerah. Perdebatan ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara visi penataan kota dan kebutuhan dasar masyarakat.

Akademisi mengingatkan agar pembangunan tidak terjebak pada simbol visual semata, melainkan benar-benar menyentuh kualitas hidup rakyat. (KM-R4)