Katamaluku.com–Ambon: Kebijakan pemunahan standar gizi anak melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi 'ladang' peruntungan ekonomi baru. 

MBG dalam kepentingan nasional, menjadi project ekslusive dari Presiden. Mendapar 'limapahan' anggaran nasional untuk mensupport terwujudnya generasi Indonesia yang bebas dari gizi buruk dan busung lapar.

Tapi faktanya tak seideal mindset kekuasaan. Di Maluku, hampir setiap hari publik mengeluhkan penyaluran MBG. Siswa penerima tak berani protes. Tapi, emak-emak atau orang tua mereka gusar. Menu yang disajikan, kalau dihitung-hitung tak penuhi standar gizi nasional. Ini ironi!.

Satu sisi, keterpenuhan gizi tanpa pengawasan ahli gizi, menjadikan Dapur MBG sebagai ruang penuh kalkulasi keuntungan dan manipulasi nilai dan kandungan gizi.

Ruang publik seperti 'meja makan'. Penuh dengan menu MBG yang dikritik publik. Mulai dari ibu rumah tangga, Anggota DPRD Maluku sampai kelompok presure group dan pegiat demokrasi.

Direktur Democracy Network for Civil Society, Marwan Titahelu menyebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Maluku tak serius menjakankan perintah Presiden Prabowo. Dengan menu yang 'ala kadar' dari Dapur MBG dihampir beberapa titik, harusnya SPPG melakukan evalasui, koreksi dan menghentinkan izin mereka.

"SPPG di Maluku bisa saja melihar ini sebagai ladang bisnis. Sebab, kasus makanan yang tak bermutu dan tidak memenuhi nilai gizi bukan hanya satu kali, tapi hampir setiap hari dikeluhkan masyarakat di ruang publik. Mestinya, ini ditegur dan diberikan sanksi tegas," kata Marwan kepada Katamaluku.com, Rabu (11/3).

Marwan meminta DPRD Provinsi Maluku tak diam. Program MBG bukan sekedar life service, tetapi menggu APBN begitu besar. 

"DPRD Maluku seolah bisu. Ini program  nasional. Dengan menggerus APBN, Prrsiden sedang membangun manusia melalui program gizi berkualitas. Tapi fakta di lapangan, sangat miris. Tugas DPRD bukan hanya melakukan evaluasi dan monitoring terhadap proyek fisik saja!," tegas Marwan.

SPPG Maluku sebagai penanggung jawab PSN MBG harus dipanggil untuk dimintai pertanggung jawaban dan klarifikasi. Memberikan penjelasan secara rinci sebaran dapur MBG di Maluku dan satuan anggaran pemenuhan gizi naisonal yang dikonversi ke Maluku.

"Ini harus dibuka kepada publik agar semua tahu, untuk memenuhi sayuan gizi anak berapa anggaran yang dipatok. Jangan melihat ini untuk proses keuntungan ekonomi saja dan mengabaikan perintah presiden. Untuk itu Korwil SPPG Maluku harus dipanggal dan dimintai klarifikasi," kata dia.

Titahelu mempertanyakan fungsi kontrol dari instansi teknis, khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, yang seharusnya ikut memastikan bahwa makanan yang disajikan kepada siswa benar-benar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

"Seharusnya ada pengawasan yang ketat dari dinas terkait. Dinas Kesehatan memastikan kualitas dan standar gizi, sementara Dinas Pendidikan ikut mengawasi distribusi dan pelaksanaannya di sekolah-sekolah," katanya 

Ia menambahkan, polemik yang terjadi saat ini telah memicu kegaduhan di ruang publik dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para orang tua siswa.

"Ini bukan sekadar isu di media sosial. Ini fakta di lapangan. Orang tua siswa resah, masyarakat juga mempertanyakan kualitas pengelolaan program ini. Kekecewaan publik tidak boleh diabaikan," tuturnya 

Titahelu berharap, DPRD Provinsi Maluku segera mengambil langkah konkret agar polemik tersebut tidak terus berlarut.

"Harapan kami, melalui pemanggilan dan evaluasi oleh DPRD, pelaksanaan MBG di Maluku bisa segera diperbaiki. Menu yang disajikan harus benar-benar sesuai standar gizi nasional demi mendukung generasi muda menuju Indonesia Emas," tutupnya. (KM-R4)