Katamaluku.com–Ambon: 30 Tahun atau 3 dekade peristiwa Kerusahan 27 Juli 1996 yang masih melekat dalam memori historis masyarakat Indonesia. Kudatuli atau Sabtu kelabu menjadi trigger penting dalam tonggak sejarah demokrasi Indonesia.

Jelang 27 Juli 2026,  DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku memperingati peristiwa 'sabotase, dan upaya merebut Sekretariat PDI' di Jalan Diponegoro, No 58, Menteng Jakarta Pusat.

Kegiatan yang dibingkai dalam Obrolan Demokrasi Kudatuli sebagai ruang refleksi atas perjuangan demokrasi di Indonesia yang berlangsung di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Maluku, Karang panjang, Sabtu, 25 Juli 2026.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun dalam sambutanya menegaskan, kerusahun 27 Juli 1996 merupakan bagian dari sejarah demokrasi dan tatanan politik dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Bagi Benhur, PDI Perjuangan mengenang peristiwa penting tetsebut bukan karena dendam terhadap otoritarianisme politik saat itu, tetapi untuk mengingatkan kita termasuk pemerintah bahwa kedaulatan rakyat adalah segala-galanya.

"Demokrasi bukan hanya soal pemilu. Warga memiliki hak yang sama dalam demokrasi. Demokrasi yang lahir dari perjuangan panjang dan yang terekam dalam sejarah adalah Kudatuli. PDI Perjuangan tidak membangun dendam dengan otoritarinisme, tetapi kami ingin memastikan kepada pemerintah bahwa warga adalah segala-galanya," tegas Benhur 

Dalam kalender sejarah demokrasi Indonesia, Kudatuli menjadi bagian krusial dan tidak boleh direduksi atau dilupakan generasi muda. Demokrasi, kata Benhur hanya bisa bermakna jika suara rakyat di dengar oleh kekuasaan.
 
"Suka atau tidak, apa yang diperjuangkan oleh pemuda dan mahasiswa pada 1998 mulai mengalami sebuah penipisan. Desentralisasi yang menjadi prinsip politik penting dalam pembagian kewenangan perlahan ditarik. Generasi muda tak boleh diam, harus bisa kembali melakukan gebrakan agar pemerintan sadar jika apa yang diperjuangkan di era reformasi tak boleh diutak-atik," lanjut Benhur.

Bagi dia, nilai-nilai yang diperjuangkan dalam peristiwa Kudatuli sangat relevan hingga saat ini. Karena itu, seleruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab unthk menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. 

"Apa yang diperjuangkan dalam peristiwa kudatuli sangat relevan dengan situasi saat ini, semua pihak harus bertanggung jawab untuk menjaga dekokrasi," sebut Benhur.

Obrolan Demokras Kudatuli menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademi dan pegiat demokrasi, kepemudaan dan unsur PDI Perjuangan Maluku. 

Kegiatan ini dihadiri pengurus partai, kader, akademisi, aktivis, OKP Cipayung plus, pemuda dan mahasiswa yang berdiskusi mengenai pentingnya menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat. 

Diskusi interaktif tersebut mencakapkan dinamika politik nasional, tantangan demokrasi di era digital, serta pentingnya memperkuat partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. 

Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan 30 tahun Kudatuli, Johan Rahantoknam mengaku jika peristiwa tersebut sangat penting bagi PDI Perjuangan.

"Kudatuli menjadi peristiwa penting bagi PDI Perjuangan. Kondisi politik yang kelam saat itu, dari peristiwa Kudatuli itulah lahir satu gerakan transformasi politik dan demokrasi pada 1998," kata Rahantoknam.

Refleksi Kudatuli, lanjut Johan untuk menjadi pengingat bahwa kebabasan berpendapat, kebabasan berekspresi pada 30 tahun lalu penuh tekanan dan intimidasi khususnya bagi PDI Perjuangan. Dengan terbukanya kran demokrasi 1998, kedaulatan berpendapat dan berekspresi rakyat memiliki makna penting dalam keberlangsungan politik Indonesia.

"Kami berharap, demokrasi harus tetap dijaga dan dikawal oleh semua pihak. Terutama bagi elemen pemuda dan mahasiswa," harapnya. (KM-A1)