Katamaluku.com–Ambon: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Maluku periode 2026/2031 resmi dikukuhkan dalam rangkaian Orientasi Politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) di Ambon, Selasa (31/3).

Momentum ini menjadi penegasan arah politik PKB Maluku dalam mendorong percepatan pembangunan berbasis kepulauan sekaligus membidik kemenangan pada Pemilu 2029.

Pengukuhan dihadiri sejumlah elite partai dan pejabat daerah, di antaranya Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Ahmad Fauzi, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, serta Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta.

Dalam sambutan Ketua Umum DPP PKB,  Jazilul menegaskan, bahwa pelantikan pengurus bukan sekadar agenda seremonial, melainkan mandat politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. 

Menurutnya, PKB tetap mengedepankan politik yang humanis, religius, dan inklusif lintas golongan.

"Ukuran keberhasilan PKB bukan hanya jumlah kursi, tetapi sejauh mana kehadiran partai memberi manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Jazilul

Dirinya menyoroti, tantangan pembangunan di Maluku sebagai wilayah kepulauan yang masih menghadapi ketimpangan kebijakan.

"Karena itu, kader PKB diminta hadir sebagai solusi konkret, termasuk mendorong agenda perlindungan masyarakat adat, pekerja rumah tangga, dan buruh," tegasnya 

Ketua DPW PKB Maluku Basri Damis menegaskan komitmen jajarannya untuk memperkuat konsolidasi internal dan meningkatkan pelayanan politik kepada masyarakat.

"Kami akan memperkuat struktur partai agar lebih solid, profesional, dan semakin dekat dengan rakyat," ungkap Damis 

Damis menegaskan, arah politik PKB Maluku ke depan difokuskan pada penguatan ideologi partai, pembangunan karakter moderat dan inklusif, serta peningkatan loyalitas kader.

Dirinya menegaskan, Capaian Pemilu 2024 dengan 4 kursi DPRD provinsi dan 31 kursi DPRD kabupaten/kota disebut sebagai modal awal konsolidasi.

"Target kami jelas, memenangkan Pemilu 2029 di semua tingkatan," tegasnya 

Dalam Muskerwil tersebut, PKB Maluku merumuskan 21 rekomendasi strategis. Dua poin utama yang disorot yakni peninjauan ulang kebijakan fiskal nasional agar alokasi anggaran daerah tidak terus menyusut, serta percepatan pembahasan RUU Kepulauan berikut pembentukan badan khusus percepatan pembangunan Maluku.

PKB menilai, kebijakan afirmatif menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan pembangunan di wilayah kepulauan. (KM-R4)