Katamaluku.com–Langgur: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk mematangkan persiapan pelaksanaan bakti sosial terintegrasi bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual pada 22–23 April 2026.

Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah, khususnya dalam menyambut kunjungan Menteri Sosial yang akan membawa sejumlah program strategis dengan perhatian nasional.

"Validasi data menjadi kunci agar pelaksanaan kegiatan tidak menimbulkan persoalan di lapangan," jelas Hanubun saat di konfirmasi Redaksi Katamaluku.com Senin, (20/4)

Rapat tersebut membahas berbagai program prioritas, mulai dari operasi katarak, layanan kesehatan masyarakat, penanganan disabilitas, hingga penyaluran bantuan sosial dan validasi data kesejahteraan.

Program operasi katarak menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah daerah didorong meningkatkan jumlah sasaran minimal 250 pasien, mengingat capaian saat ini masih di bawah target.

Pemerintah pusat juga memastikan perluasan cakupan layanan, termasuk bagi pasien dengan kategori tertentu, serta dukungan pembiayaan melalui kolaborasi lintas lembaga dan mitra sosial.

Selain itu, layanan kesehatan lain seperti fisioterapi, penanganan kusta, donor darah, serta pendampingan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan pasien HIV/AIDS turut dibahas.

Hanubun menekankan, pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien, khususnya untuk kasus HIV/AIDS, tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan bantuan sosial.

"Aspek administrasi kependudukan juga menjadi perhatian, terutama terkait akta nikah dan data keluarga penerima bantuan sosial," tuturnya 

Pemerintah daerah bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diminta mempercepat proses pendataan guna menghindari hambatan dalam akses bantuan.

"Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan administratif di lapangan" ungkap Hanubun 

Rapat turut mengangkat persoalan tunggakan biaya pendidikan yang melibatkan ratusan siswa, dengan total nilai lebih dari Rp115 juta.

Penanganan masalah tersebut akan dikoordinasikan lintas sektor agar dapat segera diselesaikan, sekaligus mencegah dampak lanjutan terhadap akses pendidikan siswa.

Selain substansi program, kesiapan teknis kunjungan juga menjadi fokus pembahasan. Hal ini mencakup pengaturan lokasi kegiatan, mobilisasi masyarakat, serta koordinasi lintas wilayah antara Maluku Tenggara dan Kota Tual.

Thaher menegaskan bahwa kunjungan Menteri Sosial harus dimaknai sebagai momentum strategis, bukan sekadar agenda seremonial.

"Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, tetapi kesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial yang menyentuh langsung masyarakat," tutupnya. (KM-R4)