Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Cially Rahantoknam menghadiri kegiatan bersama KPPN Tual untuk membangun Zona Intergitas dan Percepatan Reformasi Birokrasi

Pembangunan Zona Integritas, Wagub Malra Apresiasi KPPN Tual

1

Katamaluku.com-Langgur : Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Vially Rahantoknam menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang berintegritas.

Komtimen Pemda Malra tersebut disampaikan pada Forum Komunikasi Pimpinan, Penguatan Sinergitas dan Dukungan Zona Integritas KPPN Tual, Selasa (5/5).

Wakil Bupati Malra, Carlos Rahantoknam mengaku pihaknya mendukung penguatan sinergitas antar-instansi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kegiatan ini menajdi penting untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama seluruh unsur pemerintahan dan stakeholder dalam mewujudkan zona integritas dan peningkatan pelayanan publik,” jelas Wakil Bupati.

Baginya, pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabelity serta responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat bisa terwujud jika seluruh instititusi dapat bersinergi dengan baik.

"Kita menginginkan terciptanya sistem pelayanan publlik yang profesional, transparan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Hal ini dapat diwujudkan dengan sinergitas dan kolaborasi antara lembaga atau instansi pemerintahan," bebernya.

Wakil Bupati Malra juga memberikan apresiasi kepada KPPN Tual dalam menyelengarakan forum komunikasi pimpinan daerah untuk penguatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. 

“Kami memberikan apresiasi atas komitmen KPPN Tual melalui semangat pelayanan SETULUS HATI. Ini menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan perbendaharaan negara di daerah,” apresiasinya.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor KPPN Tual itu dihadiri, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Asisten I Setda Kota Tual, Kepala KPPN Tual, unsur Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, pimpinan instansi vertikal, serta stakeholder terkait lainnya. (KM-A1)