Katamaluku.com–Masohi: Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang digelar pada 21–22 April 2026 di Amahai, Kota Masohi buntu (deadlock). Dua kubu saling adu mulut dan membuat situasi forum Golkar Malteng jadi tegang. 

Golkar Maluku tak hanya diuji menaikan elektoral partai di Pemilu nanti, namun, intrik internal yang dubungkus dinamika perebutan kekuasaan pucuk beringin bakal menjadi demarkasi yang membonsai langkah konsolidasi. Bagimana tidak, Musda harusnya menjadi forum penting untuk menguji visi kepemimpinan politik. Bagimana partai besar harus bergerak ditengah tantangan sosial-politik. Tapi, semua itu hanya 'isapan' jempol, ketika suara akar rumput partai harus 'diamputasi' melalui kompromi kekuasaan pada elit lokal di Maluku. 

Tak terima Musda ditarim ke DPD pasca deadlock, kubu Hasan Alkatiri secara terbuka mengklaim telah mengantongi dukungan mayoritas suara sah dan mendesak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Provinsi segera mengambil keputusan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Tim Pemenangan Hasan Alkatiri, Masud Walalayo, dalam konferensi pers di Masohi, Senin (27/4).

"Kami menegaskan bahwa dukungan mayoritas sah secara nyata berada pada Saudara Hasan Alkatiri. Ini bukan klaim sepihak, tetapi hasil dari proses organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara struktural dan administratif,"  jelas Walalayo

Menurut dia, total pemilik hak suara dalam Musda berjumlah 23 suara. Namun, tidak seluruhnya dapat dikategorikan sebagai suara sah dalam pengambilan keputusan.
Ia merinci, sebanyak 4 Pimpinan Kecamatan tidak memiliki hak suara karena berstatus pelaksana tugas (PLT) dan hanya bertindak sebagai peninjau.

Sementara itu, 8 organisasi mendirikan dan didirikan secara kolektif hanya memiliki satu suara, namun dinyatakan abstain karena dukungan internal terpecah kepada tiga kandidat.

"Meski sebagian organisasi tersebut secara terbuka menyatakan dukungan kepada Hasan Alkatiri, suara itu tidak diakui sebagai sah karena mekanisme kolektifnya tidak terpenuhi," ungkapnya 

Dirinya menegaskan suara sah yang benar-benar terhitung berasal dari 7 Pimpinan Kecamatan dan 1 suara Dewan Pertimbangan, dengan total 8 suara. Seluruhnya disebut telah memberikan dukungan resmi kepada Hasan Alkatiri melalui mekanisme pleno.

"Delapan suara sah itu bukan hanya angka, tetapi representasi kehendak mayoritas dalam forum yang legitimate. Ini yang harus dihormati," tegasnya

Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti munculnya berbagai narasi negatif yang diarahkan kepada Hasan Alkatiri selama proses Musda berlangsung. Mereka menilai isu-isu tersebut tidak berbasis fakta dan cenderung membentuk opini publik yang menyesatkan.

"Kami melihat ada upaya framing yang tidak berdasar. Karena itu, kami mengimbau semua pihak untuk tetap objektif dan tidak menggiring opini di luar mekanisme resmi partai," tuturnya 

Atas kondisi deadlock tersebut, Tim Pemenangan Hasan Alkatiri mendesak DPD Partai Golkar Provinsi untuk segera mengambil langkah tegas dan objektif dalam menentukan hasil Musda.

"Kami meminta DPD Provinsi tidak membiarkan situasi ini berlarut. Keputusan harus diambil secara adil, transparan, dan berpedoman pada AD/ART serta peraturan organisasi," katanya 

Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa penetapan Hasan Alkatiri sebagai Ketua DPD Golkar Maluku Tengah bukan sekadar aspirasi politik, melainkan tuntutan yang berbasis pada fakta dukungan sah.

"Ini bukan soal kepentingan kelompok, tetapi soal menjaga marwah organisasi dan memastikan bahwa suara mayoritas benar-benar dihormati," ungkapnya 

Tim tersebut juga mengingatkan bahwa konflik internal yang berkepanjangan berpotensi merusak soliditas partai hingga ke tingkat akar rumput.

"Kami tidak menginginkan konflik berlarut-larut. Namun kami punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip demokrasi internal partai ditegakkan," tutupnya 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPD Partai Golkar Provinsi terkait langkah penyelesaian deadlock Musda Maluku Tengah. (KM-R4)