Oleh : Risno Ibrahim

Setiap tanggal 21 April, bangsa ini terjebak dalam sebuah ironi tahunan. Kita merayakan emansipasi dengan mereduksi hakikat perjuangan perempuan ke dalam kontes kebaya, sanggul, dan keterampilan domestik. Perayaan ini justru paradoks karena pernah dikritik oleh Raden Adjeng Kartini sebagai belenggu tradisi. 

Namun, kritik yang lebih fundamental tidak terletak pada cara kita merayakannya, melainkan pada siapa yang kita rayakan. Menggugat eksklusivitas Hari Kartini bukanlah upaya untuk mengaburkan jasa sang priayi Jepara, melainkan sebuah dekonstruksi atas “mitos Sejarah” yang telah lama meminggirkan banyak napas perjuangan perempuan lain di panggung sejarah bangsa ini.

Kita harus berani membedah bahwa glorifikasi tunggal terhadap Kartini tidak lepas dari konstruksi politik kolonial. Sejarawan Joost Cote dalam Realizing the Mutability of Mankind memaparkan bahwa posisi Kartini sebagai “ikon” sangat diuntungkan oleh aksesnya terhadap elit Belanda. 

Surat-suratnya menjadi alat bagi para pendukung Ethische Politiek untuk membuktikan bahwa pendidikan Barat mampu menjinakkan sekaligus “memajukan” Perempuan pribumi. Di sini, kita melihat adanya bias dokumentasi. Sejarah cenderung berpihak pada mereka yang menulis, terutama mereka yang menulis dalam bahasa penjajah.

Ketidakadilan narasi ini semakin mencolok jika kita memandang ke arah Timur, pada sosok Martha Christina Tiahahu. Saat Kartini masih bergelut dengan kegelisahan pikiran di balik tembok pingitan, Martha Christina di usia 17 tahun sudah memimpin pasukan gerilya di palagan Saparua. Sejarawan M. Sapija menggambarkan Martha sebagai “Srikandi Maluku” yang tak kenal takut, bertempur dengan rambut panjang terurai.

Berbeda dengan Kartini yang akhirnya terpaksa berkompromi dengan takdir pernikahan dan struktur feodal, Martha Christina memilih jalan martir. Ia menjalaninya hingga napas terakhir di atas kapal perang Eversten, memilih mati dalam aksi mogok makan dan menolak pengobatan daripada harus tunduk pada musuh.

Jasadnya dilarungkan di dinginnya Laut Banda, sebuah pelabuhan terakhir bagi seorang pejuang yang memilih bersatu dengan samudera daripada dibelenggu oleh suaka penjajah. Tragisnya, militansi raga yang sedahsyat ini sering kali diletakkan di bawah bayang-bayang narasi kelembutan Kartini hanya karena Martha tidak meninggalkan surat-surat untuk orang Eropa.

Pemusatan narasi pada satu sosok menciptakan standar kepahlawanan yang elitis, Jawa-sentris, dan domestik. Sejarawan Saskia Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan menggarisbawahi bagaimana rezim penguasa, terutama di era Orde Baru, menggunakan figur Kartini untuk menciptakan konsep “Ibuisme” menjadi citra perempuan yang terdidik namun tetap patuh pada struktur patriarki dan negara.

Hal ini secara sistematis mengaburkan heroisme perempuan yang lebih radikal. Mengapa sejarah kita lebih nyaman merayakan “pena yang penuh keraguan” daripada “tombak yang tegas” milik Martha Christina? Mengapa kita mengabaikan Rohana Kudus yang menurut Fitriyanti telah melahirkan jurnalisme perempuan pertama tanpa sedikit pun bantuan literasi kolonial?

Sudah saatnya kita bergerak melampaui sekat-sekat “Kartinisentris” menuju Hari Perempuan Indonesia yang inklusif. Pergantian ini adalah sebuah pernyataan politik untuk mengakui bahwa emansipasi di negeri ini adalah hasil dari simfoni perjuangan yang beragam.

Kita membutuhkan hari yang tidak hanya merayakan pena Kartini di Jepara, tetapi juga merayakan sekolah Dewi Sartika di Bandung, pedang Cut Nyak Dhien di Aceh, keteguhan Nyai Ahmad Dahlan di Yogyakarta, hingga keberanian luar biasa Laksamana Malahayati yang memimpin Korps Inong Balee, pasukan janda perang untuk menghancurkan armada Cornelis de Houtman.

Menjadikan peringatan ini sebagai Hari Perempuan Indonesia adalah bentuk penghormatan paling elegan bagi sejarah itu sendiri. Kita harus berhenti memenjarakan kepahlawanan perempuan dalam satu tanggal dan satu nama. Sudah saatnya sejarah bersikap adil bahwa setiap perempuan yang berjuang untuk martabatnya, baik melalui tulisan di meja belajar maupun melalui nyawa di medan pertempuran layak mendapatkan tempat yang setara dalam memori kolektif bangsa. Hari Perempuan Indonesia adalah perayaan bagi semua perempuan yang berani mendobrak gelap sehingga terbitlah terang. (*)