Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Pemda Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2025

LKPJ 2025 Pemda Malra; IPM Naik, Pertumbuhan Ekonomi Membaik dan Kemiskinan Turun

44

Katamaluku.com–Langgur: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, di ruang sidang utama DPRD, Selasa (31/3).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Antonius Renyaan menegaskan, kewajiban kepala daerah menyampaikan LKPJ dan ringkasan LPPD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Esensi LKPJ adalah sebagai instrumen pengawasan DPRD untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah," jelas Renyaan

Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, dalam nota pengantarnya menyatakan LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

"LKPJ ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja pembangunan ke depan," ungkap Hanubun

Bupati menjelaskan, pelaksanaan pembangunan 2025 mengacu pada dokumen RKPD, APBD induk, serta APBD Perubahan.

"Secara substantif, LKPJ mencerminkan pelaksanaan 40 urusan pemerintahan yang dijalankan melalui 23 dinas, 8 badan, 2 sekretariat, 1 inspektorat, 11 kecamatan, 21 puskesmas, dan 2 rumah sakit," jelasnya 

Dia mengakui masih terdapat sejumlah program yang belum optimal akibat keterbatasan fiskal dan belum maksimalnya realisasi pendapatan daerah.

"Tiga Isu Strategis: Inflasi, Stunting, Kemiskinan. Pemerintah daerah pada 2025 memfokuskan kebijakan pada tiga isu utama, yakni pengendalian inflasi, penurunan stunting, dan pengurangan kemiskinan," tuturnya 

Menurutnya, kebijakan tersebut dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk DPRD, Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat. 20 rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, Indikator Makro, Membaik, Namun Belum Kuat Sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif.

"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 70,58 pada 2024 menjadi 71,16 pada 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat 4,57 persen, sementara tingkat kemiskinan turun tipis dari 21,22 persen menjadi 21,16 persen," ungkapnya 

Tingkat pengangguran terbuka berada di angka 6,1 persen.
Meski demikian, Bupati menilai capaian tersebut belum cukup kuat.

"Di sektor inflasi, pemerintah daerah mengklaim kondisi relatif terkendali. Dibandingkan Kota Tual yang mencatat inflasi 3,93 persen, Maluku Tenggara berada di kisaran 2,5 persen. Tiga Kali Pergeseran Anggaran," tuturnya 

Dirinya menilai, dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah melakukan tiga kali pergeseran anggaran sepanjang 2025. Kebijakan ini disebut sebagai langkah adaptif terhadap kebutuhan daerah dan kebijakan efisiensi nasional.

Hanubun mengisyaratkan, kemungkinan membuka peluang bagi sumber daya manusia dari luar daerah untuk mengisi posisi strategis dalam upaya mendongkrak PAD.

"Saya belum menemukan figur yang mampu meningkatkan PAD secara signifikan di internal. Ke depan, tidak menutup kemungkinan dibuka untuk luar daerah," katanya 

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat adanya persoalan kapasitas dan kinerja di tubuh birokrasi daerah, sekaligus membuka ruang polemik terkait kepercayaan terhadap SDM lokal.

Selain pendapatan, Bupati juga menyoroti struktur belanja daerah. memangkas belanja administratif dan seremonial, lalu mengalihkannya ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Belanja harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru untuk perlu upaya lebih serius untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja," tegasnya 

Menutup penyampaiannya, Hanubun menyinggung dinamika keamanan yang terjadi belakangan ini di masyarakat, bahwa peristiwa yang terjadi merupakan tindakan kriminal murni, bukan konflik dengan dimensi lain.

"Kita harus memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat agar tidak berkembang spekulasi," ujarnya.

Hanubun menambahkan,  pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, dan aparat keamanan sebagai kunci menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan daerah.

Rapat paripurna turut dihadiri pimpinan DPRD, Wakil Bupati, Forkopimda, pimpinan OPD, hingga para kepala ohoi. (KM-R4)