Katamaluku.com–Ambon:  Yasmi Rentua (41) Warga Maluku Tengah, mengaku jadi Korban malpraktik di RSUD Masohi usai melakukan ekstraksi gigi (pemcabutan gigi).

Tindakan cabut gigi dilakukan Yasmi pada Oktober 2024 lalu, justeru berujung ganguan pendengaran serius, sakit kepala kronis, hingga ancaman operasi besar, tanpa kejelasan tanggung jawab dari rumah sakit maupun doktor yang menangani.

Tiga hari setelah menjalani pencabutan gigi yang ditangani drg. Melisa di RSUD Masohi, Yasmi mengalami gejala tidak wajar.

"Tiga hari setelah cabut gigi, tiba-tiba darah keluar dari telingan, kepala pusing dan pendengaran mulai hilang," kata Yasmin dalam rilis yang diterima Redaksi, Rabu (7/1).

Merasa kondisi tidak normal, Yasmi kembali ke RSUD Masohi, dan menemui dokter yang sama namun alih-alih mendapatkan penanganan lanjutan, Dirinya hanya disarankan melakukan CT Scan tanpa kejelasan rujukan dan tanpa solusi pembiayaan.

"Dokter bilang ke beta harus Scan, tapi Beta tidak punya uang, dan setelah itu Beta dibiarkan begitu saja, tanpa ada tindak lanjut dan tanggung jawab, " ungkapnya. 

Seiring waktu berjalan, kondisi pendengaran korban semakin parah, bukan itu saja, kepala kepala korban kerap sakit dan susa tidur. Melalui pemeriksaan dokter THT di Masohi dan menyarankan korban untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ke RSU dr Limena Ambon.

Karena tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah Daerah maupun RSUD Korban kemudian harus berhutang ke koperasi demi bisa berobat di Ambon, dari hasil penelitian di RSUD Leimena Justru memperparah situasi Korban.

"Setelah periksa di Ambon, Dokter sampaikan ke Beta, harus melakukan operasi lanjutan di Makasar, tapi Beta sendiri tidak punya uang sama sekali," katanya.

Mirisnya Korban merupakan warga tidak mampu, Dirinya kini tinggal di kos-kosan sederhana di Masohi, bersama cucu perempuan yang berusia 2,5 tahun dengan tunggakan sewa kurang lebih 10 bulan pada dua tempat yang berbeda 

Upaya mencari keadilan telah ditempu korban selama satu tahun, Dirinya mengaku telah melakukan proses pengaduan ke Dinas Sosial, Komisi IV DPRD Maluku Tengah. Hingga ke beberapa anggota DPRD. Ia juga berupaya menemui Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah namun ironisnya usaha itu tidak kunjung memperoleh solusi.

"Beta sudah ke DPRD, Dinas Sosial, dan ke RSUD berkali-kali. Beta juga sudah coba lapor polisi sejak tahun lalu tapi apa yang Beta keluhkan tidak pernah di respon dan di proses," ungkapnya sembari meneteskan air mata.

Pada, 5-6 Januari 2025 Korban kembali mendatangi RSUD Masohi untuk meminta pertanggung jawaban namun Dirinya mengaku tidak di temui oleh Direktur RSUD.

"Beta cuman butuh kejelasan dan tanggung jawab, tapi sampai saat ini tidak ada satu pun yang mau bertanggung jawab," katanya.

Meski bolak-balik untuk mendapatkan keadilan dari pemangku kebijakan, Yasmi akhirnya mencari dukungan dari Politisi PDI Perjuangan yang saat ini mewakili masyarakat Malteng di DPRD Maluku.

Alhidayat kepada Katamaluku.com mendeskripsikan kondisi kebatinan Yasmi. Alhidayat menyebut, Yasmin menangis sembari menjelaskan kronoligi kejadian dan sulitnya mendapat keadilan di Masohi, Maluku Tengah. 

Situasi itu, lanjut Politisi PDI Perjuangan Maluku membuat dirinya prihatin. Pasalnya, pelayanan medis yang tanpa kontrok ketat bisa akan memberikan dampak buruk bagi masayarakat. Apalagi,  RSUD Masohi adalah rumah sakit Pemkab Malteng.

"Pelayanan kesehatan sangat vital bagi daerah. Sebagai pelayanan dasar masyarakat, pemerintah mestinya concern melakukan evaluasi terhadap sistem dan mekanisme kerja di RSUD Masohi. Jangan abai. Yang diurus itu manusia," tegas Alhidayat. 

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku itu menyebut,  dari cerita korban, diduga ada indikasi kelalaian medis dari oknum dokter RSUD Masohi pasca tindakan pencabutan gigi 2 September 2024 lalu. 

Pasien kembali mengeluhkan kondisi serius yakni keluarnya darah dari telingan kepada dokter gigi yang menangani, setelag tiga hari dari proses ekstraksi gigi.  Namun, kronologi lanjutan tidak di cantumkan secara utuh dalam catatan medis.

"Atas dasar itu saya menegaskan beberapa poin penting pihak RSUD Masohi wajib melakukan pembinaan serius dalam penanganan medis dugaan malpraktik ini bukan baru pertama kali terjadi," sorotnya. 

Alhidayat mengaku, sebelumnya, banyak laporan masuk dari masyarakat terkait pelayanan medis. Kondisi ini kata dia, patut di curigai dan tidak boleh dianggap sepele.

"Setiap Keluhan Warga harus segera di tindak lanjuti secara cepat, profesional, dan transparan penanganan yang baik akan menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Terlepas dari ada atau tindaknya unsur malpraktik dalam setiap kasus," tegas Wajo.

Banyak warga juga mengeluhkan buruknya pelayanan serta keterbatasan dan ketersediaan obat di RSUD Masohi oleh sebab itu RSUD Masohi wajib melakukan pembenahan menyeluruh.

Dalam sikapnya, Alhidayat mendorong agar; 

Pihak RSUD Masohi harus berbenah dalam penanganan Medis karna dugaan Malpraktek  bukan baru kali ini, sudah beberapa kali laporan di sampaikan oleh Masyarakat sehingga patut di curigai.
⁠Terhadap semua keluhan dari Warga mohon agar secepatnya di tindak lanjuti, dengan penanganan yang baik sehingga Masyarakat merasa terlayani dengan baik walaupun sebenarnya dugaan mapraktek tidak ada.
Banyak warga juga mengeluhkan pelayanan dan ketersediaan Obat di RSUD sehingga wajib bagi RSUD Masohi melakukan pembenahan menyeluruh.

"Komisi III DPRD Provinsi Maluku  akan tetap mengawal kasus ini dan akan melaksanakan tindak lanjut terkait RSUD Masohi," ujarnya memastikan.

Kasus yang di alami Korban memunculkan dugaan serius terkait kelalaian medis dan maladministrasi pelayanan publik, RSUD sebagai fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah dinilai gagal memberikan penanganan terhadap pasien.

Hingga berita ini di terbitkan belum ada pernyataan resmi dari pihak RSUD Masohi maupun dokter yang bersangkutan, sementara korban masih menunggu kepastian pengobatan dan keadilan, ditengah keterbatasan ekonomi dan kondisi kesehatan yang terus menurun derastis. (KM-R4)