Oleh: Ardiman Kelihu 

Dua  tahun terakhir  wajah Maluku diwarnai oleh dua  masalah utama: konflik dan kemiskinan, yang barangkali mencerminkan wajah paling mutakhir tentang Maluku hari ini.Sejak tahun 2024 hingga 2025, konflik antara desa terjadi di berbagai daerah dengan pola yang beruntun, dan sering bersinggungan dengan isu agama dan etnis. Sedangkan kemiskinan adalah persoalan lama yang hingga hari ini belum tuntas. Membayangkan sebuah daerah miskin yang diliputi konflik secara berulang sungguh menyedihkan. 

Dua persoalan ini masih diskursus minor di Maluku dan belum terbahas secara kritis. Percakapan tentang konflik misalnya, kerap dibicarakan dalam kerangka moral dan budaya namun terpisah dari konteks ekonomi-politik. Sedangkan  kemiskinan, meskipun persoalan lama, ia belum menjadi diskursus yang serius di benak elit atau setidaknya berhasil membangun kesadaran politik berbasis perasaan senasib untuk mengoreksi berbagai persoalan struktural di Maluku. 

Tulisan ini akan memproblematisasi dua persoalan tersebut sebagai persoalan nyata yang hari-hari ini  dirasakan oleh masyarakat, namun sering ditutupi pencitraan semu tentang Maluku. Secara praktis, tulisan ini juga mengajak kita untuk membuka percakapan yang jujur tentang Maluku melampaui citra semu yang seringkali kita dengar atau kita buat sendiri, baik melalui romantisasi perdamaian, keindahan alam maupun bentuk-bentuk nostalgia lain yang juga problematik. 

Konflik

Konflik-konflik yang terjadi di Maluku dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan  sisi lain Maluku yang selama ini diabaikan karena sibuk mencitrakan diri sebagai daerah harmonis yang seolah tanpa cacat. Kondisi ini alih-alih disikapi secara serius, respon terhadap konflik terbentuk dalam dua pola yang menyedihkan. 

Pertama, konflik di Maluku sering didekati dan diredam melalui pendekatan yang sangat  moralis dan simbolik tanpa menyentuh akar persoalan secara tuntas.Misalnya melalui  imbauan “orang basudara”, hingga menggelar acara seremonial.Model penyelesaian konflik yang sering dikemas sebagai bentuk "perdamaian berbasis kebudayaan” ini sama sekali menghindari pemeriksaan terhadap isu-isu ekonomi-politik untuk membongkar lapis-lapis persoalan dari konflik secara mendalam. Dalam batas tertentu, konteks kebudayaan juga penting, namun perdamaian yang tidak ditransformasikan ke level yang lebih substantif untuk menyasar konteks keadilan, juga naif. 

Konflik bahkan diatasi melalui pendekatan yang apolitis karena menekankan pada model perdamaian yang jarang meng-address masalah ekonomi dan politik. Sejak dua dekade pasca konflik, model perdamaian yang dintroduksi masih sama, yakni sosialisasi lintas iman, ceramah tentang toleransi, dan menggelar acara-acara seremonial yang sama sekali tidak menyentuh persoalan ekonomi-politik. Model perdamaian yang dipromosikan juga cenderung moralis dan simbolik karena meminggirkan pembicaraan mendalam tentang kemiskinan, ketidakadilan, ketertinggalan, hingga kerusakan lingkungan yang justru jadi persoalan utama di masyarakat. 

Kedua, hampir seluruh konflik di Maluku tidak diselesaikan secara tuntas. Aktor dan akar persoalanya seringkali tidak terungkap dengan jelas. Konflik seringkali selesai tanpa ada kejelasan soal siapa yang jadi pelakunya,akar persoalan apa dan bagaimana solusi  jangka panjang yang mesti disiapkan. Tindakan preventif untuk mencegah konflik juga hampir tidak efektif. Identifikasi dan penanganan konflik baru dilakukan setelah konflik terjadi, bukan sebaliknya dicegah sedari awal. Sejauh ini hasil identifikasi pasca konflik juga selalu berlindung pada alasan “kenakalan remaja dan ulah provokator”. Ironisnya, pola ini dilegitimasi oleh slogan-slogN moral tentang toleransi dan perdamaian tanpa sedikit-pun mengaitkannya pada konteks ekonomi dan politik. 

Kemiskinan

Persoalan utama Maluku berikutnya adalah kemiskinan. Studi-studi tentang kemiskinan tentang Maluku bersepakat bahwa “Maluku adalah salah satu provinsi termiskin dan tertinggal di Indonesia”. Status kemiskinan  ini bertahan dalam dua dekade lebih, dan tampaknya semakin dalam seiring dengan dampak efisiensi yang terasa ke daerah-daerah.Tentu ada yang juga berdalih bahwa status kemiskinan tersebut tidak jadi soal karena Maluku berstatus sebagai provinsi terbahagia ketiga dengan skor 76, 28 pada 2025. Sejumlah kalangan sempat menormalisasi potret kemiskinan ini lewat istilah “biar miskin asal Bahagia”. Tentu ironis, karena normalisasi kemiskinan ini justru mengalihkan publik dari persoalan nyata yang dirasakan.

Pengalihan ini bagian dari pencitraan semu yang berusaha  menutup kondisi sebenarnya di masyarakat. Kita patut curiga, normalisasi ini menjadi siasat elit Maluku untuk berlindung dari kritik publik dengan menyenangkan publik melalui penghiburan singkat. Padahal jika diperiksa, indeks kebahagiaan  yang tinggi itu bertumpu di atas PDRB Maluku yang hanya senilai di 1,9 ribu US$, terendah diantara sepuluh provinsi paling bahagia nasional. 

Kondisi kemiskinan ini juga beriringan dengan tingkat pengangguran terbuka di Maluku yang meningkat. BPS Maluku mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 6,27 persen, naik sebesar 0,16 persen poin dari tahun 2024. Serapan sektor kerja formmencatatatmakin terbatas, dan masyarakat lebih banyak terserap di sektor informal (66,06 persen).

Kondisi lain yang juga sama ironisnya adalah  jumlah anak muda tidak bekerja yang tinggi di Maluku. BPS mencatatat bahwa Maluku menjadi provinsi dengan jumlah anak muda yang tidak memiliki aktivitas produktif alias Not in education, Employment or Training (NEET) tertinggi secara nasional. Pada tahun 2023, tercatat 35,38 persen dari kelompok usia muda (15-24 tahun)  di Maluku yang tidak memiliki aktivitas. Artinya lebih dari sepertiga anak muda di Maluku justru tidak bersekolah, tidak bekerja atau mengikuti pelatihan. 

Meskipun tingkat NEET Maluku menurun pada tahun 2024 menjadi 29,43 persen, namun penurunan tersebut tidak sebanding dengan trend peningkatan yang signifikan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 jumlah anak muda Maluku yang tidak beraktivitas sebesar 27,46 persen. Jumlah ini menjadi 28,64 persen pada tahun 2021, dan naik lagi menjadi 30,89 persen pada 2022.Angka-angka ini menunjukkan betapa rapuhnya struktur ekonomi dan kesempatan kerja di Maluku. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya indeks pembangunan manusia dan kualitas layanan publik. Layanan birokrasi, kesehatan, dan pendidikan yang buruk adalah sedikit dari banyak contohnya. Semua ini menggambarkan paradoks antara citra Maluku yang damai dan indah dengan kenyataan sosial-ekonomi yang jauh dari sejahtera.

Berbagai kondisi ini menunjukan secara gamblang kondisi Maluku sebagai daerah miskin dan tertinggal. Ironinya, kisah-kisah ini jarang muncul dalam pembicaraan arus utama di Maluku. Ruang publik justru dipenuhi oleh romantisme “orang basudara”, promosi eksotisme alam, dan bentuk-bentuk seremoniaisasi lain yang jarang menyinggung persoalan ekonomi-politik di baliknya.

Pencitraan Semu
 
Daerah-daerah pinggiran adalah situs nostalgia, keterpukauan, sekaligus ejekan. Demikian tulis Tania Murray Li dalam Marginality, Power, and Production: Analysing Upland Transformation (1999:2). Tania Li berbicara tentang transformasi dan pembangunan daerah pinggiran di dataran tinggi Indonesia yang berlangsung melalui kontrol politik dan reproduksi pengetahuan yang justru meminggirkan mereka. Namun ungkapan ini relevan bagi Maluku haari ini,persis karena menjadi daerah pinggiran dan tertinggal, namun sering ditutupi oleh pencitraan semu tentang Maluku. Pencitraan semu tersebut hadir dalam bentuk nostalgia atas masa lalu, romantisasi perdamaian dan eksotisme alam. Nostalgia, keterpukauan dan ejekan adalah tiga elemen utama yang saling bertaut dan membentuk silang sengkarut persoalan Maluku hari ini, utamanya dalam persoalan konflik dan kemiskinan. 

Pertama,nostalgia tentang Maluku dilakukan dengan mempromosikan masa lalu Maluku sebagai pusat rempah-rempah sembari membanggakan diri sebagai daerah yang  pernah berjaya di masa lalu. Nostalgia lain juga dipupuk dengan meromantisasi perdamaian Maluku, namun menghindari pemeriksaan masalah ekonomi-politik, seperti kemiskinan, ketertinggalan ketidak-adilan, kerusakan lingkungan dan bentuk-bentuk ketidak-sejahteraan lain yang terjadi hingga hari ini. Dalam batas tertentu “nostalgia juga penting, misal untuk mengambil inspirasi dari masa lalu.Namun hidup dalam jerat nostalgia masa lalu tanpa keberanian untuk mengaitkan atau mempermasalahkan situasi hari ini juga berbahaya.Nostalgia yang berlebihan bahkan membuat orang suka melarikan diri ke masa lalu, namun gagap menghadapi persoalan nyata di depan mata. 

Kedua, keterpukauan tentang Maluku ditunjukan lewat promosi keindahan alam untuk mencitrakan diri sebagai wilayah eksotis. Sayangnya, promosi tersebut juga mengabaikan berbagai persoalan sosial-ekonomi di pusat-pusat keindahan alam ini. Misalnya, ketidak-merataan pembangunan, layanan dasar yang buruk, tingkat kemiskinan yang tinggi hingga ancaman kerusakan lingkungan yang akibat ekspansi industri ekstraktif.Ambil contoh, Kepulauan Aru, sebuah gugus pulau, di Tenggara Maluku dengan pemandangan alam memukau, namun  hingga kian wilayah itu kerap diancam kerusakan lingkungan akibat ekspansi aktivitas ekstraktif. Di tempat lain, seperti di Seram, Buru, dan Maluku Tenggara, kita sering saksikan, orang sakit yang ditandu lewati hutan dan laut agar bisa dirawat di Puskesmas.  Tidak hanya di wilayah pedesaan dan terpencil, layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan birokrasi di sejumlah wilayah perkotaan juga bermasalah. Mungkin penting, mempromosikan keindahan alam, namun mencitrakan Maluku dari sisi yang bagus-bagus saja dan menutupi berbagai persoalan ini juga tak adil. 

Ketiga, nostalgia dan keterpukauan ini justru bersisian dengan ejekan. Seperti rasisme, kemiskinan, diskriminasi dan penghinaan. Disatu sisi daerah ini dipuji karena eksotisme alam, dan romantisasin perdamaian, namun disisi lain diejek karena status kemiskinan, ketertinggalan, kondisi ketidak-adilan, dan berbagai persoalan ekonomi-politik lainnya. Ironisnya beragam persoalan ini sering diabaikan dan ditutupi pencitraan tentang komunalitas dan eksotisme alam. Pencitraan tentang Maluku dari sisi yang bagus-bagus saja, namun menyembunyikan segala persoalan sosial dan ekonomi yang menimpa masyarakat di Maluku juga berkontribusi melegitimasi “ejekan” itu. 

Pelajaran Penting

Konflik dan kemiskinan hanyalah salah dua dari se-abrek persoalan yang terjadi di Maluku. Dua persoalan ini barangkali yang paling menonjol dalam dua tahun terakhir di Maluku, bisa jadi ada persoalan lain yang belum terungkap sehingga luput untuk dibahas. Namun, dari dua persoalan ini, kita dapati satu simpulan penting bahwa Maluku  adalah daeerah yang tampak harmonis dan eksotis, tapi menyimpan luka sosial dan ketimpangan yang terus berulang. 

Pencitraan semu tentang Maluku dibangun lewat romantisasi orang basudara, eksotisme alam, dan nostalgia masa lalu, tanpa membuka percakapan serius tentang persoalan nyata seperti kemiskinan, ketertinggalan, ketidakadilan, korupsi, buruknya layanan publik, keterbatasan kerja, dan kerusakan lingkungan. Narasi semacam ini hanya memperpanjang legitimasi atas luka sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat Maluku hari ini.

Mencitrakan Maluku dari sisi yang bagus-bagus saja namun meminggirkan persoalan utama yang dirasakan masyarakat Maluku, selain tak adil, juga adalah naif. Percakapan tentang Maluku bahkan harus dikoreksi dan diradikalisasi lagi menjadi lebih politis, sehingga cara kita memeriksa silang sengkarut persoalan di Maluku tidak dipukau oleh pencitraan semu  seperti perdamaian dan eksotisme alam. Dengan begitu, pembicaraan tentang Maluku menjadi lebih jujur, bahwa dunia Maluku bukan-lah  tanpa catat. Dunia Maluku hari ini juga diliputi oleh beragam persoalan ekonomi dan politik yang mendesak untuk diselesaikan,alih-alih “dihibur” oleh pencitraan semu yang berbasis perdamaian dan estetisasi keindahan alam yang berjarak dengan persoalan nyata di masyarakat (*).