Oleh : Beta Sander

Sekali waktu dalam ceramahnya Kosmologi dan Masalah Kebebasan Tuhan Karlina Supelli menceritakan kebiasaannya dalam memulai kelas filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara. Ia  meminta mahasiswa menulis tentang kosmogoni daerah masing-masing, yakni cerita tentang asal-usul alam, manusia hingga makna keberadaannya. Dalam tradisi pengantar kelas filsafat biasanya memang dimulai dengan narasi yang seolah bukan filsafat atau pseudo-filsafat, pada kelas pengantar filsafat lainnya tak jarang Bambang Sugiarto mengurai Agama, sebetulnya ini adalah upaya untuk memberi kontras. Bahwa sebelum argumen rasional dan konseptual, manusia lebih dulu hidup dalam narasi. Namun apa yang menjadi stimulasi imajinasi dan bahan refleksi di dalam kelas, dalam masyarakat kongkret bisa berfungsi berbeda.

Konflik horizontal tidak pernah berdiri di atas satu akar tunggal, demikian pula yang terjadi di Maluku. Pada kebanyakan kajian telah diperlihatkan beberapa di antaranya sebut saja batas tanah, politik identitas, ketimpangan ekonomi, mobilisasi elite hingga kenakalan remaja. Tanpa menafikan semua itu, saya hendak mengajukan satu dimensi yang jarang disentuh secara reflektif yakni bagaimana narasi kosmogoni (cerita asal-usul) dapat menjadi sumber legitimasi ontologis, klaim keutamaan dan sakralisasi identitas yang kesemuanya itu pada urutannya bisa bertransformasi menjadi bahan bakar dalam konflik horizontal.   

Dalam tradisi masyarakat adat di Maluku, kosmogoni tidak sekadar dongeng meja makan yang diwariskan secara turun menurun. Di dalamnya hidup moralitas, seni, keautentikan, spiritualitas hingga sakralitas. Sebagian besar masyarakat adat cenderung percaya bahwa mereka adalah benang merah dalam cerita panjang ke-Maluku-an. Biar saya sebutkan beberapa pola yang masih sempat diingat dari banyaknya cerita yang bisa Anda temui. 

Ada kisah yang menyebut moyang mereka timbul (baca; lahir) bersamaan dengan Pulau Ambon, menikah dengan seekor kuda lalu memiliki tujuh orang anak masing-masing enam laki-laki dan satu perempuan, ketujuh moyang ini yang senantiasa menjaga tujuh tanjung besar di Pulau Ambon. Ada pula yang percaya, mereka adalah turunan sah dari manusia pertama yang keluar (baca; diciptakan) dari Pohon Gaba-Gaba (Pelepah Daun Sagu) di tengah Pulau Seram, cerita-cerita semacam ini bisa berimplikasi pada pola masyarakat adat yang berbakat mengklaim negeri mereka yang paling tua, yang paling awal, paling berhak, paling tinggi, semuanya dibangun berdasarkan cerita-cerita yang sama sekali sulit dibuktikan.

Sebaiknya kita pergi sebentar ke thought experiment, bagaimana jika klaim keutamaan tersebut dipaksa menjadi fakta historis yang sudah pasti akan terseret ke perdebatan ilmiah. Kerumitannya akan kelihatan jika kita mulai mencoba membangun kausalitasnya. Manusia pertama paling bisa dipertanggungjawabkan adalah Homo Sapiens di Zaman Batu Afrika, kalau pun dimaksud adalah manusia pertama yang menempati, sejauh ini belum ada temuan yang menyebutkan manusia Maluku, sebagaimana Jawa dengan Homo Soloensis atau Flores dengan Homo Floresiensis, jadi secara evolusi tidak ada keauntentikan sehingga setidaknya perlu disimpulkan, semua kita yang di Maluku adalah pendatang.

Masalah tidak berakhir di situ, manusia pertama yang datang di Maluku tidak semudah kita membaca kemungkinan persepupuan geneologis orang Jawa, Kalimantan dan Sumatera, sebab peta zaman es memberikan gambaran tentang Sundaland. Maluku sejak zaman es, ketika Papua masih bersambung sampai Australia dan Tasmania yang sering disebut Sahul, Maluku tetap pada polanya yang sekarang berpulau-pulau, sehingga jika kita hendak menyebut nenek moyang kita yang pertama di Pulau Seram, tidak serta merta berarti tidak ada orang pertama lain yang tiba di pulau Ambon begitu seterusnya dengan pulau yang begitu banyak di Maluku.

Refleksi semacam ini saya rasa penting dilakukan dalam rangka menusuk jarum ke balon-balon ego yang selama ini telah kita tiup bergenerasi-generasi. Dan sebelum Anda tertawa, saya juga menulis dengan senyum full gigi. Saya paham bahwa yang dimaksud dalam kosmogoni yang selama ini dilestarikan tidak dalam rangka untuk diuji dengan argumen ilmiah, akan tetapi kita berdua juga tidak bisa menjamin ada tidaknya generasi sekarang dan mendatang yang apologetik serta cenderung wahabisme kosmogoni.
Jadi perlu saya tegaskan bahwa duduk perkaranya bukan pada status keberadaan cerita-cerita itu. Setiap masyarakat perlu ada narasi asal-usul yang dengannya identitas kolektif dibangun.

Persolannya lahir ketika narasi tersebut diperlakukan sebagai kebenaran ontologis lagi ekslusif dan tidak bisa diganggu-gugat. Ketika simbol tidak lagi dibaca sebagai simbol melainkan sebagai fakta absolut yang tidak boleh dipertanyakan lagi maka disinilah langkah awal kosmogoni bertransformasi menjadi bahan bakar konflik horizontal. Saat sebuah negeri meyakini dirinya sebagai yang pertama, keyakinan itu menggeser struktur relasi yang awalnya horizontal menjadi hirarkis artinya yang liyan (the others) sebagai the second class. 

Dalam situasi damai semisal ini mungkin klaim-klaim ini bisa hidup berdampingan sebagai kebanggaan kultural, akan tetapi ketika dalam situasi konflik, narasi kosmogoni tadi ditransformasi menjadi sumber legitimasi. Konflik yang tampak luarnya adalah kenakalan remaja, batas tanah atau provokasi identitas lalu memperoleh makna lain yang lebih dalam, konflik bertransformasi menjadi pembuktian negeri secara eksistensial. Bukan sebatas lahan atau jabatan politik, melainkan perihal martabat asal-usul. 

Pada yang demikian itu, konflik yang pada biasanya soal distribusi sumber daya berubah menjadi soal pengakuan ontologis, bahwa siapa yang paling tua, sah, berkuasa. Narasi tadi  diaktifkan sehingga konflik dipahami sebagai upaya mempertahankan makna atau nilai-nilai yang dianggap sakral. Penting untuk saya tegaskan, kosmogoni sebagaimana konflik pada umumnya tidak menjadi penyebab tunggal, bahkan sering tidak menjadi penyebab utama namun penting diberikan perhatian. Banyak masyarakat adat yang hidup damai dengan narasi-narasi begini tanpa terjerumus dalam konflik yang berkepanjangan, sebab sebagaimana fiksi pada umumnya, kosmogoni bisa menjadi konflik juga harmoni. 

Refleksi ini bukan dalam rangka monopoli akademik, atau memaksa tubuh sosial dibedah dengan pisau analisis di dalam kelas. Namun paling tidak di sinilah refleksi filosofis ingin ditunjukan relevansinya. Filsafat menawarkan jarak kritis, kemampuan untuk menalar bahwa narasi ini adalah konstruksi makna yang historis dan simbolik. Dengan kesadaran seperti ini, klaim “paling pertama” tidak dimaknai sebagai penaifan terhadap yang lain melainkan ungkapan identitas dan bukan fondasi superioritas. Bisa jadi benar, dengan segala kerumitan pembuktian, negeri tertentu yang paling tinggi. Namun tidak ada yang salah jika generasi memahami itu bukan sebagai legitimasi subordinasi terhadap kelompok lain. 

Kembali, konflik horizontal di Maluku jika hendak dilihat secara holistik maka dimensi ini layak diperhitungkan. Bukan dalam rangka menggantikan analisis struktural, melainkan untuk melengkapinya. Tanah dan batas wilayah memang penting, demikian juga distribusi ekonomi dan keadilan politik juga menentukan. Namun di balik semua itu, terdapat dunia makna yang memberi bobot emosional dan moral pada setiap sengketa. Dunia makna inilah yang sering luput dari perhatian. Dan dalam ruang refleksi, kosmogoni dapat dipertanyakan tanpa harus menghancurkannya. (*)