Katamaluku.com–Ambon: Forum dialog yang membahas masa depan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menyimpan 'pilu'. Bagimana tidak, dialog yang coba menyasar akar masalah pemidahan Maluku Integrated Port (MIP) dari Waisarisa ke Kota Ambon tak dihadiri satupung Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil SBB maupun Aleg dari kabupaten tersebut.

Ketidakhadiran pimpinan DPRD SBB bersama sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku dari daerah pemilihan SBB dalam forum strategis itu memicu sorotan tajam dari kalangan pemuda.

Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) SBB menilai absennya para wakil rakyat itu mencerminkan lemahnya komitmen politik dalam memperjuangkan isu pembangunan daerah yang sedang menjadi perhatian serius masyarakat.

Kritik itu mencuat dalam momentum Konsolidasi Pemuda SBB melalui panggung Dialog MIP yang digelar di Graha Ekspres, Kota Ambon, Rabu (4/3).

Ketua DPD KNPI SBB, Fahrul Kaisuku, secara terbuka menyayangkan sikap para legislator yang dinilai tidak menunjukkan keseriusan merespons isu strategis daerah.

"Kami sangat menyesalkan ketidakhadiran lima anggota DPRD Provinsi dapil SBB terutama pimpinan DPRD SBB pada momentum Konsolidasi Pemuda SBB di panggung Dialog MIP. Ini forum penting yang seharusnya menjadi ruang bagi wakil rakyat untuk menyampaikan sikap politik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat SBB," tegasnya.

Menurutnya publik berhak mempertanyakan komitmen para wakil rakyat ketika forum yang membahas masa depan pembangunan daerah justru tidak dihadiri oleh mereka yang seharusnya berada di garis depan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

KNPI SBB secara khusus menyoroti sikap Ketua DPRD SBB, Andarias Kolly. Politisi yang berlatar belakang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu disebut telah menerima undangan resmi jauh hari sebelum kegiatan berlangsung.

Bahkan dalam komunikasi awal, ia disebut memberikan apresiasi terhadap inisiatif KNPI SBB yang menggelar dialog mengenai isu MIP. Namun menjelang pelaksanaan kegiatan, tepatnya pada injury time, Ketua DPRD SBB justru membatalkan kehadirannya dengan alasan memiliki agenda di daerah pemilihan.

Dirinya menyampaikan,  telah menunjuk Wakil Ketua I DPRD SBB untuk menghadiri forum tersebut pada 4 Maret.
Masalahnya, ketika dikonfirmasi, Wakil Ketua I DPRD SBB mengaku telah menyampaikan kepada Ketua DPRD beberapa hari sebelumnya bahwa dirinya tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut. Fakta ini dinilai KNPI sebagai catatan serius terhadap pola kepemimpinan di lembaga legislatif SBB.

"Ada yang sebelumnya mengatakan siap hadir, tapi di hari H justru putar balik. Sebagai pimpinan di lembaga terhormat mestinya kalau berhalangan bisa utus anggota atau komisi terkait. Ada pula yang beralasan sedang menjalankan pengawasan di luar daerah, tetapi faktanya berada di Kota Ambon. Ini membuat publik bertanya-tanya," ujar Kaisuku 

KNPI menilai ketidakhadiran para legislator tersebut menjadi preseden buruk bagi fungsi representasi lembaga legislatif, terutama ketika masyarakat SBB tengah menunggu kejelasan sikap politik para wakilnya terkait polemik MIP.

Bahkan secara terbuka KNPI menyampaikan pesan kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, agar memperhatikan sikap anggota legislatif dari dapil SBB.

"Ketua Benhur harus tahu, ini anak buah di dapil SBB ola atau parlente ketika rakyat bicara soal MIP. Forum penting yang membahas masa depan daerah saja mereka bisa hilang," jelasnya 

Menurutnya, sikap tersebut sangat disayangkan di tengah upaya berbagai lembaga negara dan partai politik yang sedang berusaha memperkuat perjuangan serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi politik.

"Ketika lembaga negara dan partai politik sedang berusaha memperkuat perjuangan dan membangun citra baik di hadapan rakyat, sikap seperti ini justru memberi pesan sebaliknya. Wakil rakyat seharusnya hadir, mendengar, dan berdiri bersama masyarakat dalam isu-isu penting seperti MIP," tutur Kaisuku 

Di tengah absennya sejumlah legislator SBB, KNPI justru memberikan apresiasi kepada beberapa pihak yang tetap hadir dalam forum dialog tersebut. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, yang tetap hadir di tengah berbagai tekanan terkait polemik MIP.

Apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten SBB yang diwakili langsung oleh Sekretaris Daerah atas perintah Bupati untuk menghadiri dialog dan mendengar langsung aspirasi pemuda.

Selain itu, KNPI juga memberikan penghargaan kepada Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, yang dinilai menunjukkan tanggung jawab sebagai wakil rakyat meskipun bukan berasal dari SBB.

"Walaupun bukan anak SBB, beliau menunjukkan tanggung jawab sebagai wakil masyarakat Maluku. Itu sikap yang patut dihargai," ungkap Kaisuku 

KNPI juga menyampaikan apresiasi kepada akademisi Universitas Pattimura, Dr. Paulus Koritelu, yang dinilai memberikan pemaparan akademik yang mencerahkan dalam dialog tersebut.

Dirinya menilai, pandangan akademis yang disampaikan mampu membuka cakrawala berpikir peserta dialog yang dihadiri lebih dari seratus orang.

Sebagai tindak lanjut dari forum tersebut, KNPI SBB menegaskan akan menyusun rekomendasi resmi pemuda terkait polemik Maluku Integrated Port.

Dokumen tersebut rencananya akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten SBB dan Pemerintah Provinsi Maluku sebagai sikap politik pemuda terhadap proyek yang dinilai gagal diwujudkan di Pulau Seram.

"Dialog ini bukan akhir. KNPI SBB akan merumuskan rekomendasi resmi sebagai sikap pemuda SBB kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi terkait persoalan MIP yang gagal diwujudkan di Pulau Seram," tutupnya. (KM-R4)