Oleh : Nuzul A. Lulang, M.Sos
(Dosen Pada Prodi Pemikiran Politik Islam, UIN A.M Sangadji Ambon)

Ketakutan akut rezim terhadap film "Pesta Babi" menyingkap satu kebenaran lama, bahwa otoritas yang represif selalu mengidap paranoia sistemis terhadap distorsi narasi. Bagi penguasa yang terbiasa mendikte realitas lewat propaganda tunggal dan kosmetik politik, sebuah film satir atau kritik sosial yang 'telanjang' adalah sebuah sabotase ideologis. Rezim merasa terancam bukan sekadar karena film tersebut menampilkan visualisasi keserakahan atau borok struktural, melainkan karena film itu memegang cermin yang terlalu jernih bagi masyarakat untuk melihat refleksi kemuakan mereka sendiri.

Ada ketakutan bahwa metafora ekstrem dalam "Pesta Babi" akan dengan mudah didekode oleh publik dan dikonversi menjadi amunisi untuk mempertanyakan legitimasi moral para pemegang kuasa. Paranoia ini kemudian mewujud dalam tindakan sensor dan pelarangan yang sejatinya didasari oleh ilusi ancaman (illusion of threat).

Otoritas membayangkan sebuah skenario mekanis yang berlebihan: bahwa sinema kritis berfungsi seperti korek api yang dilemparkan ke atas tumpukan jerami kering sekali tayang, massa akan langsung tercerahkan, terkonsolidasi, dan siap meruntuhkan stabilitas yang selama ini dijaga dengan biaya mahal.

Rezim gagal memahami bahwa di era informasi yang banjir bandang ini, ancaman terbesar terhadap kekuasaan jarang sekali lahir dari sebuah medium tunggal di dalam gedung bioskop yang gelap. Namun, karena telanjur dikuasai kecemasan akan kehilangan kendali atas ruang tafsir publik, rezim memilih jalan pintas berupa represi, tanpa menyadari bahwa cap "terlarang" yang mereka stempelkan justru melahirkan rasa penasaran yang tak bisa mereka bendung.

Konsumsi Estetika Tanpa Makna

Di balik kepanikan rezim yang mengira film ini akan menyulut api revolusi, respons penonton modern justru menampilkan realitas yang jauh dari kata subversif. Ketika cap "terlarang" disematkan pada "Pesta Babi", psikologi penonton hari ini tidak meresponsnya sebagai panggilan untuk membela kebebasan berekspresi, melainkan sebagai sebuah hype budaya yang harus segera dikonsumsi.

Di sinilah anatomi FOMO (Fear of Missing Out) bekerja secara laten. Menonton film ini tidak lagi menjadi sebuah aktivitas intelektual untuk menyerap kritik sosiopolitik, melainkan telah bergeser menjadi instrumen berburu social currency (mata uang sosial) demi mempertahankan eksistensi di dunia maya.

Ironi terbesar dari fenomena ini adalah terjadinya komandifikasi pemberontakan. Di era digital, batas antara perlawanan nyata dan konsumsi estetika menjadi sangat kabur. Banyak penonton merasa telah melakukan sebuah tindakan heroik atau pembangkangan sipil hanya dengan berhasil mengakses link penayangan, mengunggah potongan adegan ke media sosial, atau memberikan ulasan singkat yang tampak progresif.

Kontroversi politik yang melekat pada film tersebut diringkas, dikemas ulang, dan disajikan kembali sebagai konten Instastory atau utas di linimasa yang estetik. "Perlawanan" akhirnya menguap di balik layar kaca gawai masing-masing; ia dijinakkan oleh algoritma menjadi tren sesaat yang akan segera digantikan oleh topik viral berikutnya dalam waktu 24 jam.

Penonton tidak sedang tergerak oleh substansi ketimpangan yang digambarkan di layar, melainkan sekadar takut tertinggal dari arus percakapan global yang sedang bising.

Kegagalan Kesadaran Kolektif dan Katarsis Palsu

Persinggungan antara paranoia rezim dan kedangkalan FOMO penonton pada akhirnya bermuara pada satu titik ekstrem: kegagalan total dalam membangun kesadaran kolektif.

Mengapa sebuah karya yang begitu bising di ruang digital sama sekali tidak meninggalkan jejak berupa gerakan sosial atau perubahan paradigma yang nyata di dunia riil? Jawabannya terletak pada jebakan katarsis palsu (illusion of catharsis) yang ditawarkan oleh industri tontonan modern.
Saat menyaksikan narasi "Pesta Babi" yang mendegradasi moral penguasa, penonton mengalami kepuasan emosional instan.

Kemarahan, rasa frustrasi, dan kegelisahan sosial yang selama ini terpendam di dalam diri mereka seolah-olah telah diwakili dan disuarakan dengan lantang oleh karakter-karakter di layar bioskop atau gawai. Namun, katarsis ini bersifat menipu; ia berfungsi sebagai katup penyelamat yang melepaskan tekanan sosial secara prematur.

Begitu film berakhir dan layar menjadi gelap, penonton pulang dengan perasaan lega yang semu, merasa telah "menuntaskan" kewajiban moral mereka untuk marah. Alih-alih menjadi pemantik yang membakar semangat perlawanan, film kritis ini justru menjadi obat penenang yang menjinakkan kegelisahan itu sendiri.

Terjadi ironi yang menggelikan, Rezim ketakutan terhadap hantu politik yang mereka ciptakan sendiri, sementara penonton hanya memanfaatkan hantu tersebut sebagai latar belakang untuk berswafoto. Selama sinema kritis hanya dinikmati sebagai pemuas FOMO, ia tidak akan pernah menjadi pemantik perubahan. Film mungkin berhasil mengguncang meja kekuasaan, namun kesadaran kita tetap tertidur lelap di kursi bioskop.

Dalam sosiologi politik, fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori Hegemoni yang dicetuskan oleh filsuf Marxis asal Italia, Antonio Gramsci. Menurut Gramsci, mengapa masyarakat sering kali gagal membangun kesadaran kolektif, bahwa masyarakat kelas pekerja atau awam sering kali memiliki dua kesadaran yang saling berperang di dalam kepala mereka: Pertama, kesadaran yang diperoleh dari realitas hidup mereka (tahu bahwa ada ketimpangan dan penindasan). Kedua kesadaran yang mereka "warisi" dari budaya populer dan narasi penguasa (keinginan untuk sekadar mengonsumsi, mencari status sosial, dan tunduk pada tren).

Melalui pendekatan Gramsci, kita bisa melihat bahwa ketika sebuah masyarakat lebih sibuk membicarakan hype sebuah film ketimbang substansi ketidakadilan di dalamnya, rezim sebenarnya tidak perlu repot-repot melakukan sensor. Budaya konsumen yang dangkal itu sendiri yang telah berhasil menjinakkan potensi perlawanan masyarakat. (*)