Katamaluku.com-Ambon: Blok Masela dengan nilai inverstasi mencapai Ratusan Trilun rupiah merupakan berkah bagi kemajuan ekonomi masyarakat di Maluku jika pemangku kebijakan di daerah ini memiliki visi dan perpsepsi yang sama untuk memastikan keterlibatan vendor lokal dalam skema pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. 

Komisi III DPRD Maluku kembali mengundang INPEX dan MEA untuk membahas sejumlah persoalan penting berkaitan dengan proyek migas abadi di Kabupaten Kepualuan Tanimbar (KKT) titu. Salah satu yang menjadi perhatian Komisi III adalah pemanfaatan sumber daya lokal (local conten) untuk mencegah kebocoran ekonomi bagi Maluku.  Rapat tersebut sebagai agenda penting dalam memastikan kesepahaman agar penggunaan konten lokal menjadi perhatian bersama semua pihak agar perekonomian daerah tidak bocor. 

Ketua Komisi III DPRD Maluku Alhidayat menjelaskan, rapat bersama INPEX dan MEA merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang membahas potensi ekonomi lokal dan penguatan peran BUMD (MEA) sebagai local content integrator dalam Proyek Abadi Masela.

“Fokus kami adalah bagaimana Maluku bisa memperoleh manfaat maksimal dari investasi yang masuk. Untuk itu, kami menindak lanjuti rapat sebelumnya dengan kembali mengundang INPEX dan MEA untuk kembali membahas potensi ekonomi lokal pada Proyek Abadi Masela dan usulan penguatan ekonomi daerah melalui MEA sebagai local content integrator,"jelas Alhidayat, Kami malam (11/6).

Dia menekankan, porsi sekitar 26,6 persen atau sekitar Rp. 95 triliun yang merupakan kebijakan pemerintah, dapat dialokasikan untuk konten lokal dalam proyek tersebut. Karena itu, DPRD mendorong agar MEA mengambil peran strategis dalam mengelola peluang tersebut. Ini penting agar ekonomi daerah tidak bocor. Kebocoran ekonomi daerah itu, jika material atau pajak hingga transaksi ekonomi perbankan di luar daerah Maluku. Bukan kebocoran anggaran yang dipelintir media tertentu.

“Kebijakan Pemerintah bahwa ada porsi 26,6 persen untuk konten lokal. Untuk itu, kami ingin peran penting MEA sebagai integrator dapat masimalkan perannnya. MEA telah melalui kerja sama dengan Pelindo dan sejumlah BUMN, ini menunjukkan bahwa mereka terbuka dan siap mengambil peran itu,” akui politisi PDI Perjuangan Maluku.

Alhidayat membantah secara tegas isu yang di framing terkait dengan kebocoran anggaran yang menjadi pembahasan Komisi III.  Dia menyebut, persoalan yang kerap terjadi adalah kebocoran ekonomi pada proyek-proyek besar di daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang terjadi di Maluku memberikan dampak langsung bagi daerah. Perusahaan yang bekerja di Maluku harus memiliki NPWP Maluku, sistem pembayaran gaji serta pengelolaan keuangan melalui Bank Maluku, bahkan semua perusahaan yang terlibat dalam Blok Masela harus memiliki kantor cabang di Maluku.  Ini penitng, sehingga perputaran uang tetap berada di daerah. Yang kami bahas adalah kebocoran ekonomi, bukan kebocoran anggaran,” bantahnya tegas.

Pemberitaan kebocoran anggaran membuat para wakil rakyat geram. Bagimana tidak, DPRD Maluku tidak dalam kapasitas untuk membicarakan pengelolaan keuangan INPEX. Dalam mitra kerja, kebocoran anggaran lebih tepat dibahas antara DPRD dan Pemerintah daerah. Ketidak pahaman tersebut membuat bantahan serius wakil rakyat. Apalagi, issue yang digiring hingga ini mendepak Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Maluku, Farhatun Samal.  Padahal, Sekwan tidak memiliki kewenangan kelembagaan untuk menentukan pembahasan setiap komisi, apalagi bertanggung jawab atas setiap keputusan politik kelembagaan.   

Rovik Akbar Afifudin, menyebut pemberitaan tersebut memiliki dampak yang fatal bagi persepsi publik bahwa, DPRD Komisi III mencoba menghalang-halangi investasi bersar yang masuk di Maluku melalui PSN Blok Masela. Dalam pemberitaan tersebut, DPRD seakan di vonis tidak paham dengan apa yang kami kerjakan. Ini sangat merendahkan dan bisa menimblukan preseden buruk bagi lembaga ini.

“DPRD sedang membahas potensi kebocoran ekonomi, bukan kebocoran anggaran. Dengan skeman kebijakan pemerintah 26,2 persen itu, yang kami ingin agar tidak keluar ke daerah lain, kalaupun keluar sedikit. Pemberitaan itu seolah kami tidak tahu apa yang kami bahas. Saya minta jika pemberitaan harus mengedepankan kode etik jurnalis harus melakukan check and ricek," kesal Rovik.

DPRD Maluku, lanjut Rovik lagi berupaya memastikan agar potensi ekonomi sebesar 26,6 persen dari investasi Proyek Abadi Masela tidak keluar dari Maluku, dengan mendorong semua stakeholder dan pemangku kepentingan termasuk media untuk bisa sama-sama mendorong ini agar bisa terwujud.

“Kami perjuangkan agar manfaat ekonomi dari investasi besar ini benar-benar dirasakan masyarakat Maluku, tidak keluar ke daerah lain. Ini yang menjadi perhatian kami bersama INPEX dan MEA. Maka dengan itu, kami meminta semua stakholder termasuk media mari bahu membawahu. Bukan seperti itu, tanpa konfirmasi dan tidak punya data memberitakan sesuatu yang sangat merugikan bagi daerah,” tegasnya.

Perwakilan INPEX yang hadir dalam rapat bersama Komisi III dan MEA menkankan jika eluruh keputusan yang dilakukan perusahaan mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku. INPEX juga menyambut baik aspirasi DPRD Maluku terkait optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat daerah.

“Pada prinsipnya kami sepakat untuk memaksimalkan potensi yang ada di Maluku. Namun terkait target 26,6 persen tersebut, masih perlu pembahasan lebih lanjut lagi agar tercapai keseimbangan antara kepentingan daerah, kebutuhan teknologi proyek, dan efisiensi biaya investasi,” terangnya.

Dijelaskan, Proyek Abadi Masela menggunakan teknologi khusus yang hanya dimiliki perusahaan-perusahaan tertentu di dunia, sehingga diperlukan formulasi yang tepat agar penguatan konten lokal dapat berjalan tanpa mengganggu aspek teknis dan keberlanjutan proyek.

"Teknologi yang digunakan pada Proyek Blok Masela adalah teknologi khusus yang dimiliki sejumlah perusahaan di dunia saja, untuk itu kami membutuhkan formula tepat agar penguatan konten lokal dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan teknis dan berkelanjutan," sebut dia. (KM-A1)