Katamaluku.com–Langgur: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi dan pecepetan pembangunan secara terukur kepada masyarakat di daerah perbatasan.

Beberapa wilayah masih terluar masuk kategori tertinggal akibat keterisolasian geografis dan pelembatan pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ketegasan terhadap komitmen mempercepat pembangunan di wilayah pulau-pulau disampaikan Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) lima kecamatan se-Pulau Kei Besar di Gedung Putih Elat, Kecamatan Kei Besar, Selasa (3/3).

Bupati mengakui, kondisi geografis Pulau Kei Besar yang berbukit dengan konektivitas terbatas menjadi penghambat utama percepatan pembangunan. Akses jalan yang belum memadai serta jarak antarwilayah yang jauh menyebabkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi belum dirasakan merata oleh masyarakat.

"Tingkat keterhubungan wilayah Pulau Kei Besar baru mencapai 53 persen. Sebanyak 54 desa tercatat belum terhubung dengan jalan dalam kondisi mantap. Situasi ini memperlihatkan masih besarnya pekerjaan rumah infrastruktur dasar di kawasan tersebut," bebet Bupati. 

Menurutnya, dampak terlihat pada angka kemiskinan ekstrem. Sebanyak 67 persen penduduk miskin ekstrem Kabupaten Maluku Tenggara berada di Pulau Kei Besar. Kecamatan Kei Besar Utara Timur menjadi wilayah paling terdampak dengan 7.070 jiwa atau 21,98 persen dari total penduduk kabupaten tergolong miskin ekstrem.

"Tak hanya itu, wilayah tersebut juga mencatat prevalensi stunting tertinggi sebesar 20,89 persen. Sembilan ohoi hingga kini belum terjangkau jaringan telekomunikasi, mempertegas keterisolasian yang masih dialami sebagian masyarakat," jelas Bupati. 

Dirinya menyebut kondisi tersebut sebagai tantangan serius yang menuntut perencanaan terarah serta kebijakan afirmatif. 

"Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah kabupaten mengoptimalkan dukungan pemerintah pusat, termasuk melalui Balai Jalan Nasional, untuk mempercepat pembangunan konektivitas," tuturnya

Hanubun menilai, dalam kerangka kebijakan, Kecamatan Kei Besar dengan Kota Elat ditetapkan sebagai simpul utama konektivitas. Elat diproyeksikan menjadi pusat pelayanan publik, pusat ekonomi, sekaligus distribusi perdagangan di Pulau Kei Besar.

"Penguatan Pasar Elat menjadi salah satu strategi konkret. Pemerintah menargetkan pemangkasan rantai distribusi komoditas unggulan seperti kelapa, ikan, rumput laut, serta hasil pertanian pangan agar nilai tambah dapat dinikmati langsung oleh petani dan nelayan," jelasnya 

Adapun fokus pembangunan tiap kecamatan dirancang berbeda. Kei Besar Utara Timur diprioritaskan pada pembukaan akses jalan dan telekomunikasi, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta penanganan stunting. Kei Besar Utara Barat difokuskan pada pembangunan jalan dan jembatan karena sebagian besar desa belum memiliki akses memadai.

Di Kei Besar Selatan, pembangunan infrastruktur dilanjutkan menyusul keberhasilan menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 7,8 persen. Sementara Kei Besar Selatan Barat diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk penyediaan air minum, pembangunan jalan, dan peningkatan sarana kesehatan.

Dirinya menegaskan, pemerintah daerah menetapkan empat arah utama pembangunan Pulau Kei Besar peningkatan akses dan konektivitas menuju Elat, penguatan Elat sebagai pusat jasa dan distribusi ekonomi, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, serta pemerataan pelayanan dasar hingga desa terpencil.

"Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang setara dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Pulau Kei Besar wilayah yang selama ini berada di garis terdepan perbatasan, namun masih tertinggal dalam pembangunan," tutupnya. (KM-R4)