Katamaluku.com–Ambon: Kebijakan Pemerintah Pusat kembali membuat rakyat menjerit. Ditengah efisiensi, Pempus menetapkan kenaikan harga BBM jenis Dexlite menembus Rp. 26.000/liter.

Kenaikan harga Dexlite tentunya berdampak bagi masyarakat, terutama di wilayah kepulauan, seperti Provinsi Maluku. Kenaikan BBM Dexlite menjadi cermin 'buruknya' perhatian pemerintah pusat untuk mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah. 

Alhidayat Wajo, Ketua Komisi III DPRD Maluku melalui pesan WhatsApp Massenger kepada Redaksi Katamaluku.com menegaskan, kenaikan Dexlite secara otomatis menegaskan arah kebijakan Pempus yang memangkas usulan Pemda Maluku untuk jenis BBM bersubsidi.

"Kebijakan Pempus menaikan harga BBM jenis Dexlite, pada sisi lain memangkas usulan Pemda untuk BBM Subsidi. Dampaknya terhadap distribusi BBM subsidi ke beberapa wilayah tidak merata seperti Pertalite dan Bio Solar," kata Alhidayat merespons kebijakan Pempus, Selasa dini hari (5/4).

Dia menjelaskan, kebijakan Pempus tidak diikuti dengan analisis daya beli dan produksi masyarakat.  Pemerintah mestinya memberikan analisis dampak kenaikan BBM Non Subsidi dan BBM Industri. Akibatnya, harga beli menjadi turun, seperti kelapa, cengkeh dan lain-lain.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku menerima laporan warga dari Maluku Tengah (Malteng) jika harga kopra turun diangka Rp. 900.- / Kg, ini akibat dari Pemerintah menaikkan harga BBM Non Subsidi dan BBM Industri.

"Dari awal pemerintah Pusat seakan memberikan angin segar kepada Masyarakat Indonesia dengan menyatakan tidak menaikkan harga BBM, padahal untuk Masyarakat (Subsidi) tidak naik, namun Non Subsidi dan BBM Industeri malah di naikkan," ketusnya tegas.

Dia menyebut, kenaikan BBM Non subsidi dan BBM Industeri membuat ekonomi makin merosot karena hampir 80% putaran ekonomi saat ini disokong oleh pihak swasta. Sementara APBN dan APBD, lanjut dia tidak jalan sama sekali. 

"Ketergantungan putaran ekonomi ada pada pihak Swasta, namun saat ini swasta pun akan menghitung juga bahkan mungkin akan memberlakukan efisiensi anggaran, jika itu terjadi, maka dampak terburuk adalah pemutusan kontrak kerja (PHK) dan merosotnya perekonomian kita," terangnya.

Bahkan, dia menekankan, kajian ekonomi Makro dan Mikro setiap bulan dan triwulan menggunakan indilator seperti apa. Namun, dia mengingatkan apapun kajian dan analisis kebijakan soal BBM, sebut Alhidayat, Pempus jangan bermain-main untuk menaikan harga BBM non-subsidi.

"Kami tidak tahu analisis yang di buat pemerintah dalam melakukan kajian Makro Ekonomi dan Mikro Ekonomi di setiap Bulan dan Triwulan, tapi satu hal yang perlu di tegaskan adalah Pemerintah jangan main-main dengan menaikkan harga BBM Nonsubsidi dan BBM Industri, karena akibatnya sangat fatal," tutupnya. (KM-A1)