Oleh : Ozhy M | Masyarakat Maluku

Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) RI era PresidenJokowi, vaksin adalah "produk biologi berisi antigen (mikroorganisme dilemahkan/mati) yang bertujuan menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit". Lebih kontroversi menurut Purnawirawan Jenderal Polisi Dharma Pongrekun, memandang isu "pandemi dan vaksinasi sebagai strategi asing yang berpotensi merenggut kedaulatan bangsa tanpa perang".

Bagaimana dengan pemimpin yang "tidak produktif dan menipu rakyat". ini berbahaya, karena diderita oleh kepala daerah selevel Wakil Gubernur Maluku. Ditengah kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, dengan tujuan penghematan anggaran demi "meningkatkan kesejahtraan rakyat dan ketahanan ekonomi".

Diksi "Pemerintahan tidak produktif dan menipu rakyat" (baca Berita maluku) diderita dan disampaikan oleh Wakil Gubernur Maluku Periode 2025-2030 pada momentum berbeda. Terbaru, diksi "Menipu Rakyat" dengan alasan tidak ada anggaran untuk menunaikan janji politik semasa kampanye kepada rakyat maluku. 

secara terbuka wakil Gubernur Maluku telah melakukan sikap "Crisis of Confidence" atau kehilangan keyakinan terhadap pemimpin, institusi, atau masa depan ekonomi dalam hal ini Presiden RI yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra akibat kebijakan efisiensi atau penghematan anggaran.

Ini sangat demokratis, namun tidak tepat jika itu dilakukan  oleh pemimpin daerah dengan menyampaikan sisi kelemahan kepemimpinan. karena bagian dari menciptakan rasa pesimis akibat keterbatasan anggaran.

Kebijakan efisiensi, sebagai wakil gubernur maluku yang merupakan bagian dari keterwakilan Presiden di daerah mestinya memberikan rasa optimis kepada rakyat. maka penting Wakil Gubernur Maluku mendapatkan "Vaksin Kepemimpinan" sehingga tidak menimbulkan Kontroversi ditengah masyarakat. ini mengingatkan kita pada masa pandemi COVID-19 yang memicu gelombang teori konspirasi diseluruh dunia, termasuk indonesia.

Vaksin kepemimpinan yang dimaksud adalah "the way out" guna menjawab situasi dimana pemimpin yang tidak produktif dan dihadapkan pada keterbatasan anggaran. karena dapat menciptakan kondisi stagnasi yang cukup berat bagi suatu wilayah kepemimpinan. ini dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan publik dan terhambatnya pembangunan.

"The way out" yang dimaksud ialah "Collaborative Governance dan kreatifitas kepemimpinan" Guna membantu Gubernur dalam urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan lainnya. 
​Collaborative Governance, penting dilakukan dengan cara mengajak sektor swasta atau masyarakat untuk terlibat dalam program-program swadaya. partisipasi swasta dan masyarakat penting dilakukan dengan rasa optimis bukan pesimis ditengah keterbatasan anggaran.

​Selain itu dalam konteks pembangunan daerah, keterbatasan anggaran seharusnya memicu kreativitas kepemimpinan untuk menunaikan janji politik, bukan justru menjadi alasan untuk berhenti dan menyalahkan keterbatasan. karena amanah dan gaji yang diberikan oleh rakyat maluku sebagai wakil gubernur ditugaskan untuk bekerja, bekerja, bekerja demi mewujudkan masyarakat sejahtra. (*)