Katamaluku.com–Dobo: Layanan kesehatan gratis melalui Rumah Sakit Apung (RSA) Nusa Waluya II milik Doctor Share resmi dihentikan operasionalnya di Desa Benjina, Kecamatan Aru Tengah.

Penutupan dilakukan dalam kegiatan resmi yang dipimpin langsung Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Timotius Kaidel.
Senin, (2/3)

Penutupan ini memantik perhatian publik lantaran RSA selama ini menjadi tumpuan pelayanan medis masyarakat kepulauan yang memiliki keterbatasan akses fasilitas kesehatan darat.

Acara tersebut turut dihadiri Kapolres Kepulauan Aru, Danlanal Kepulauan Aru, Kepala BPJS Kepulauan Aru, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Asisten III Bidang Administrasi Umum, unsur pemerintah kecamatan, serta perangkat daerah lainnya.

Camat Aru Tengah, jajaran Polsek, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kabag Umum dan Perlengkapan Setda, hingga tim medis Doctor Share juga tampak hadir.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembukaan dan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, dilanjutkan arahan Kepala Pelayanan RSA Nusa Waluya II serta sambutan Bupati yang sekaligus menyatakan penghentian operasional rumah sakit apung tersebut.

Pemerintah daerah kemudian menyerahkan plakat penghargaan kepada pihak Doctor Share sebelum acara ditutup dengan sesi foto bersama dan makan siang
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas kontribusi Doctor Share selama melayani masyarakat Aru.

"Kami berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian tim medis Doctor Share yang telah membantu masyarakat kami, khususnya di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau," ujarnya 

Sementara itu, Kepala Pelayanan RSA Nusa Waluya II menegaskan bahwa kehadiran rumah sakit apung selama ini bertujuan menjembatani kesenjangan akses kesehatan.

"Kami hadir untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil tetap mendapatkan layanan medis yang layak. Harapan kami, pelayanan ini dapat terus berlanjut melalui penguatan sistem kesehatan daerah," tutupnya 

Penutupan RSA Nusa Waluya II menjadi ujian tersendiri bagi sistem layanan kesehatan di Aru. Selama beroperasi, rumah sakit apung ini memberikan layanan pemeriksaan umum, tindakan medis, hingga operasi terbatas bagi warga yang terkendala jarak dan biaya transportasi antar pulau.

Sejumlah kalangan menilai, penghentian layanan tersebut menuntut langkah konkret pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan akses kesehatan.

Tanpa skema transisi yang jelas, masyarakat di pulau-pulau terpencil berpotensi kembali menghadapi keterbatasan layanan medis, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan pasien penyakit kronis.

Dengan berakhirnya operasional RSA di Benjina, perhatian kini tertuju pada kesiapan pemerintah daerah dalam memastikan tidak terjadi kekosongan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan yang selama ini sangat bergantung pada model layanan bergerak seperti rumah sakit apung. (KM-R4)