Katamaluku.com-Ambon: Geliat pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) terus diperjuangkan. Meski perencanaan pembangunan yang berfokus pada aksesibilitas, sumber daya manusia dan pegelolaan sumber daya alam dan sektor ril masih terkendala efsiensi, namun sebagai Kepala daerah, M Thaher Hanubun tak bisa menyusun kebijakan hanya di balik meja. Ia harus bergerak untuk mempresure Jakarta agar kewenangan dan kebijakan nasional bisa dibawa pulang untuk terus menggenjot pembangunan di Malra.  

Bersama Gubernur Hendrik Lewerissa, dan sejumlah kepala daerah di Maluku, Bupati Thaher bergerak ke pusat ibo kota untuk bertemu denganDirektorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum.

Pertemuan itu menjadi sangat krusial. Apalagi, persoalan infrastruktur sumber daya air, pengendalian abrasi, hingga penyediaan air bersih di wilayah kepulauan Maluku menjadi prioritas dan penting untuk mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat.

Selain itu, Pertemuan yang berlangsung pada Senin 12 Mei 2026 kemarin tersebut, ikut beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku, mulai dari pembangunan dan pengembanganBlok Masela, Bendungan Way Apu, serta Ambon New Port.

Gebernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengaku, PSN Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, berperan penting untuk mendukung program swasembada pangan nasional. Dalam target kerja, bendungan yang menjadi project mercusuar di Maluku itu akan difungsikan pada tahun depan. 

“Bendungan Way Apu diperkirakan akan difungsikan pada tahun 2027 dengan mengairi 10 ribu hektare lahan persawahan di Kabupaten Buru. Tentunya, proyek ini menjadi bagian penting untuk mendukung program swasembada pangan nasional," akui Hendrik dalam pertemuan tersebut.

Dihadapan Dirjen SDA Kemneteri PU, Hendrik merincikan kawasan pangan di Provinsi Maluku. Setidaknya ada empat kabupaten yang menjadi sentra produksi pangan yakni, Kabupaten Buru bersama Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur.

Tak sekedar proyeksi pangan yang dibicarakan, Hendrik juga menjelaskan situasi dan dampak bagi daerah dengan 1.400 pulau dan wilayah 92 persen lautan terhadap perubahan iklim. Ancaman abrasi, gelombang pasang, terhentinya distribusi sembako dari pusat kota ke daerah, semua hal itu dirasakan warga Maluku di kawasan pesisir. 

"Kami sangat merasakan dampak perubahan iklim. Terutama mereka (masyarakat) pesisir. Ancaman abrasi dan rantai pasok logistik yang terkendala," akuinya. 

Masifnya abrasi pada sejumlah pesisir Maluku beberapa tahun terakhir, tentunya dukungan Pemerintah Pusat (Pempus) sangat dibutuhkan untuk pembangunan talud pantai dan pengaturan bantaran sungai. Apalagi kondisi fiskla daerah saat ini. Hendrik mengaku, jika pemerintah daerah sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar.

Menanggapi masukan daerah, Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air di Maluku secara bertahap.

“Salah satu proyek yang menjadi perhatian kami adalah Bendungan Way Apu di Pulau Buru, yang memang ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2027,” ujar perwakilan Ditjen SDA.

Ditjen SDA juga menilai Maluku membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda karena karakteristik wilayah kepulauan yang kompleks.

Ditjen SDA mulai mengkaji kebutuhan pembangunan infrastruktur air baku di Kepulauan Tanimbar sebagai dampak pengembangan PSN Blok Masela. (KM-A1)