Katamaluku.com–Ambon: Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2026 digelar untuk menyusun dan mengkoordinasikan arah pembangunan tahunan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Santika Ambon, Selasa 14 April, dan dihadiri sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Timotius Kaidel. 

Agenda tahunan ini dibuka Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, sekaligus dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah kabupaten/kota bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Anton Lailossa menegaskan bahwa Musrenbang merupakan bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

"Perencanaan pembangunan harus dimulai melalui konsultasi publik dan Musrenbang, agar selaras antara aspirasi masyarakat, prioritas daerah, serta arah kebijakan pembangunan nasional," ujarnya 

Ia menambahkan, pendekatan partisipatif terus diperkuat guna memastikan pembangunan yang inklusif dan tidak meninggalkan kelompok masyarakat.

Musrenbang RKPD 2026 dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, sebagai forum strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Dalam paparannya, Anton menyebut sejumlah indikator pembangunan Maluku menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, pendapatan daerah, kualitas lingkungan hidup, tingkat kemiskinan, hingga indeks kerukunan umat beragama.

Namun demikian, sejumlah persoalan mendasar masih belum teratasi. Tantangan seperti penciptaan lapangan kerja, konektivitas antarwilayah, serta keterbatasan infrastruktur kembali menjadi sorotan dalam forum ini isu yang berulang dalam setiap siklus perencanaan pembangunan daerah.

Sejumlah proyek strategis nasional juga dilaporkan mengalami kemajuan, seperti Bendungan Way Apu yang memasuki tahap penyelesaian serta proyek Blok Masela yang terus berjalan.

Selain itu, proyek Ambon Terpadu kembali masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan didorong menjadi prioritas pembangunan 2026.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai ruang penyelarasan kebijakan pembangunan.

"Musrenbang adalah ruang strategis untuk menyatukan langkah serta memastikan bahwa setiap prioritas pembangunan dijabarkan dalam program yang menjawab kebutuhan riil masyarakat," tegas Lewerissa.

Dirinya menyebut, tahun pertama pemerintahan menjadi fase konsolidasi, sementara tahun kedua merupakan fase percepatan pembangunan. Adanya tantangan besar, termasuk dinamika global dan perubahan kebijakan nasional yang berdampak pada ruang fiskal daerah.

"Kondisi ini menuntut kita bekerja lebih cerdas, efektif, dan inovatif dalam mengelola sumber daya," ungkapnya 

Berdasarkan data BPS yang disampaikan gubernur, pertumbuhan ekonomi Maluku Triwulan IV 2025 mencapai 5,44 persen, sedikit di atas rata-rata nasional. 

Angka kemiskinan menurun dari 15,38 persen pada Maret 2025 menjadi 15,25 persen pada September 2025, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 mencapai 74,09 poin dan masuk kategori tinggi.

Pemprov Maluku juga meraih sejumlah penghargaan nasional, antara lain Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025, SPM Awards 2025, TPID Awards 2025, serta capaian zona hijau dalam penilaian MCSP KPK.

"Ini bukti nyata kerja keras dan kolaborasi kita. Namun penghargaan ini bukan tujuan akhir, melainkan pemicu untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," jelas Lewerissa

Meski indikator makro menunjukkan tren positif, tantangan pemerataan pembangunan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah besar. 

Karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan menuntut pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan inovatif, terutama dalam mengatasi kesenjangan akses layanan dasar dan infrastruktur.

Lewerissa menekankan, pentingnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan sensitif terhadap potensi konflik.

"Selamat bermusyawarah, semoga Musrenbang ini menghasilkan perencanaan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat," tutupnya 

Di tengah berbagai capaian yang disampaikan, efektivitas Musrenbang sebagai instrumen perencanaan kembali diuji. Tanpa penguatan pada aspek implementasi dan pengawasan, forum ini berisiko tetap menjadi agenda rutin tahunan, sementara persoalan mendasar pembangunan daerah terus berulang. (KM-R4)