Katamaluku.com–Langgur: Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam secara tegas mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif tahunan. Melainkan harus diimplementasikan dalan program kerja untuk kepentingan masyarakat dan daerah.

Penegasan itu disampaikan Rahantoknam, di aula Kantor Bupati Maluku Tenggara saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD tahun 2027, Senin, (23/02).

Menurut Wakil Bupati, RKPD Malra 2027, harus berbasis data, rasional secara teknokratis, serta relevan dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat

"RKPD bukan sekadar dokumen formalitas. Ia harus lahir dari data yang akurat, pendekatan ilmiah, serta logika teknis yang kuat. Namun yang terpenting, mampu menjawab harapan masyarakat," kata Rahantoknam tegas.

Wakil Bupati mengibaratkan, perencanaan pembangunan sebagai sebuah kendaraan. Secara teknokratis, perencanaan adalah mesin yang harus solid dan presisi. Sementara secara politis, merupakan arah kemudi yang ditentukan visi-misi kepala daerah.

"Mesinnya harus kuat, datanya valid. Tapi arah juga harus jelas. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan," analoginya.

Ia menekankan, kegagalan pembangunan sering kali bukan pada konsep, melainkan pada ketidaksinkronan antara perencanaan dan pelaksanaan.

Lima Agenda Prioritas 2027

Dalam forum tersebut, Rahantoknam memaparkan lima fokus utama pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara pada 2027, yakni; Komitmen Pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan manusia. Pemerataan akses terutama bagi wilayah pesisir dan kepulauan.

"Jangan hanya terkonsentrasi di kota. Dari pesisir hingga pulau-pulau harus mendapatkan layanan yang setara,"  bebernya.

Penanganan stunting juga menjadi agenda lintas sektor, tidak hanya dibebankan pada dinas kesehatan.

Angka kemiskinan Maluku Tenggara masih berada di kisaran 21,16 persen. Meski mengalami penurunan, laju penurunannya dinilai belum signifikan.

"Turunnya hanya nol koma sekian, bukan satu persen. Ini harus jadi alarm bagi kita," ujarnya.

Dirinya menekankan, program penanganan kemiskinan harus berbasis data terpadu, tepat sasaran, serta memadukan bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan.

Penanganan Pengangguran dan Pembukaan Lapangan Kerja, Pemerintah daerah akan mendorong pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, sekaligus membangun iklim investasi yang kondusif.

Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah berkomitmen menjemput peluang investasi dan mempermudah perizinan, termasuk pendampingan bagi pelaku UMKM. Potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata disebut sebagai sektor strategis penggerak ekonomi daerah.

Peningkatan Daya Beli dan Pendapatan Masyarakat
Rahantoknam menyoroti kenaikan inflasi pada 2025 yang mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi. Namun, menurutnya, pertumbuhan tersebut perlu dianalisis lebih dalam.

"Apakah kenaikan harga cabai dan bawang benar-benar dinikmati petani, atau justru berhenti di tengkulak? Ini yang harus kita jawab," tuturnya.

Pemerintah daerah diminta memastikan mekanisme pasar berjalan adil, sehingga petani dan nelayan memperoleh manfaat nyata dari pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur Berorientasi Kesejahteraan
Pembangunan infrastruktur, bukan tujuan akhir, melainkan sarana meningkatkan kesejahteraan.

"Jangan sampai jalan dan jembatan hanya menjadi lukisan indah. Ujungnya harus kesejahteraan. Masyarakat harus bisa hidup layak," jelasnya 

Dengan keterbatasan anggaran, ia meminta perangkat daerah selektif dalam mengusulkan proyek serta memastikan setiap pembangunan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.

Selain aspek teknokratis dan politis, Rahantoknam menekankan pentingnya faktor psikologis, yakni niat dan etos kerja aparatur sipil negara (ASN).

Ia mengungkapkan, capaian indikator pembangunan 2025 belum optimal. Dari 62 indikator, hanya 22 yang tercapai.

"Kesalahannya di mana? Jangan sampai rencana sudah bagus, tapi eksekusinya lemah. Dibutuhkan niat tulus dan kerja keras," ungkapnya

Rahantoknam juga menyinggung, isu tunjangan kinerja (TPP) di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan pegawai harus selaras dengan peningkatan kinerja.

"Kalau TPP ditambah, apakah kinerja ikut naik? Itu pertanyaan bagi kita semua Beta dan Pak Bupati hanya dua orang. Tidak kuat kalau berjalan sendiri. Maluku Tenggara akan hebat kalau kita kerja bersama," tutupnya 

Menutup sambutannya, Rahantoknam mengajak seluruh pemangku kepentingan meninggalkan kepentingan sempit dan bekerja kolektif demi kemajuan daerah. (KM-R4)