Katamaluku.com–Ambon: Tepat satu tahun setelah dilantik pada 20 Februari 2025, pasangan Muhamad Thaher Hanubun (MTH) dan Charlos Viali Rahantoknam (VR) memasuki fase evaluasi awal kepemimpinan mereka di Kabupaten Maluku Tenggara.

Tahun pertama pemerintahan MTH–VR ditandai dengan stabilisasi ekonomi, penguatan tata kelola, serta sejumlah capaian sosial. Namun, tantangan struktural wilayah kepulauan dan keterbatasan fiskal menjadi ujian nyata untuk akselerasi di tahun kedua.

"Tahun pertama adalah periode konsolidasi dan peletakan fondasi. Kami bekerja dalam ruang fiskal yang terbatas, tetapi arah pembangunan sudah jelas dan terukur," jelas Hanubun saat di konfirmasi Redaksi Katamaluku.com Jumat, (20/2)

Pemerintah daerah mencatat inflasi 2025 berada di angka 3,93 persen, meningkat dibanding 0,16 persen pada 2024. Kenaikan ini dinilai sebagai indikator meningkatnya aktivitas ekonomi setelah fase perlambatan.

Realisasi investasi tumbuh 18,81 persen. Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat Rp1,84 miliar, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp60,3 miliar.

"Yang kami dorong bukan sekadar angka, tetapi investasi yang membuka lapangan kerja dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat lokal," ungkap Hanubun

Untuk menjaga daya beli, pemerintah menggelar operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah pada momen hari besar keagamaan.

Sebagai wilayah kepulauan, sektor perikanan menjadi prioritas. Bantuan sarana tangkap diberikan kepada tujuh kelompok nelayan, sementara 15 kelompok budidaya rumput laut menerima dukungan fasilitas produksi. Kerja sama investasi pengolahan rumput laut dengan mitra luar negeri mulai direalisasikan.

Di sektor pertanian, distribusi pupuk subsidi lebih dari 100 ton serta pengembangan 915 hektare lahan pangan dan hortikultura dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis.

"Kemandirian pangan adalah strategi jangka panjang. Daerah kepulauan tidak boleh tergantung sepenuhnya pada pasokan dari luar," jelasnya  kata Hanubun.

Angka stunting turun dari 15,68 persen pada 2024 menjadi 12,43 persen pada 2025. Capaian ini didukung penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif di tingkat desa.

Cakupan Universal Health Coverage (UHC) dipertahankan di atas 98 persen. Rumah Sakit Pratama di Pulau Kei Besar resmi beroperasi pada November 2025 untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat kepulauan.

"Penurunan stunting ini hasil kerja kolektif. Kami tidak akan berhenti sampai angkanya turun signifikan dan berkelanjutan," tuturnya

Angka kemiskinan turun dari 21,22 persen menjadi 21,16 persen pada 2025. Penurunan 0,06 persen menunjukkan perbaikan, namun masih relatif tipis. Program bantuan sosial menjangkau ribuan keluarga penerima manfaat, termasuk Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako.

"Bantuan sosial adalah instrumen perlindungan, bukan solusi permanen. Fokus kami ke depan adalah penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas," tegasnya

Sebanyak 1.084 sambungan rumah air minum terealisasi di 10 ohoi, menjangkau lebih dari 4.000 jiwa. Listrik diperluas ke sejumlah wilayah kepulauan melalui sinergi dengan PLN.
Namun, pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) peruntukan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada 2025 membatasi ruang percepatan pembangunan.

"Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk stagnan. Kami mengoptimalkan kolaborasi, efisiensi belanja, dan inovasi pembiayaan," ujarnya

Maluku Tenggara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meningkat, sementara Survei Kepuasan Masyarakat berada pada kategori sangat baik.

Penetapan RPJMD 2025–2029 dilakukan tepat waktu, menjadikan Maluku Tenggara salah satu daerah tercepat di Provinsi Maluku dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah.

"Tanpa tata kelola yang baik, pembangunan tidak akan berkelanjutan. Reformasi birokrasi adalah pondasi utama,"  katanya

Setahun kepemimpinan MTH-VR memperlihatkan fondasi yang relatif stabil: ekonomi bergerak, stunting turun, tata kelola menguat. Namun, penurunan kemiskinan yang masih tipis serta keterbatasan fiskal menjadi pekerjaan rumah besar.

Tahun kedua akan menjadi ujian sesungguhnya—apakah fondasi tersebut mampu diterjemahkan menjadi percepatan kesejahteraan yang nyata hingga ke ohoi-ohoi terluar di Kepulauan Kei.

"Kami sadar ekspektasi masyarakat tinggi. Tahun kedua adalah fase akselerasi. Target kami jelas, dampak pembangunan harus semakin terasa di setiap rumah tangga," tutupnya