Katamaluku.com-Ambon: PT Maluku Energi Abadi (MEA) memastikan akan melibatkan pelaku usaha lokal dalam proyek pengembangan Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Provinsi Maluku. 

Ladang gas abadi dengan nilai investasi hingga Rp360 triliun itu harus menjadi 'motor' pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang ada di Maluku, terutama para pelaku usaha baik dalam bidang konstruksi maupun suppier bahan pokok makan.

Skema local konten dalam pengembangan Blok Masela mendapat tanggapan positif dan dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku yang disampaikan pada Rapat kerja kimtraan.

Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik A Afifudin menyebut, total investasi yang akan masuk ke Maluku, terdapat porsi kebutuhan lokal yang diperkirakan mencapai sekitar Rp97 triliun. Dengan angka tersebut, MEA berinisiatif untuk melibatkan pengusaha lokal agar pertumbuhan ekonomi daerah ikut berkembang. 

“Dari total investasi kurang lebih Rp. 360 triliun, porsi kebutuhan lokal jika di rupiahkan kurang lebih mencapai Rp97 triliun. Itu yang sementara ingin diinisiasi oleh PT MEA agar dapat dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Maluku,” buka Rovik kepada wartawan usai Rapat Kerja Kemitraan, kemarin.

Rovik mengaku,  rapat kemitraan tersebut juga menjadi momentum penting. Pasalnya, PT MEA tidak hanya memaparkan porgram dan progres kinerja mereka, tetapi juga meminta dukungan politik DPRD untuk dua hal utama.

Pertama, lanjut Sekwil PPP Maluku itu, PT. MEA memandang, dukungan politik DPRD penting untuk memperkuat posisi perusahaan daerah melakukan komunikasi dan negosiasi dengan investor agar dapat berperan sebagai pengelola konten lokal, dan Kedua, memastikan seluruh langkah yang dilakukan PT MEA benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Maluku.

“Bagi kami, dalam upaya membangkitan ekonomi Maluku, maka PT MEA harus menjadi integrator konten lokal untuk rakyat Maluku. Semua kebutuhan proyek yang bisa dipenuhi dari daerah harus diambil dari Maluku, mulai dari material konstruksi, batu, pasir, hingga kebutuhan pangan,”ucapnya.

Rovik menjelaskan, dalam rapat tersebut seluruh unsur pimpinan DPRD dan komisi-komisi memberikan dukungan agar PT MEA dapat memanfaatkan posisinya sebagai perusahaan daerah dalam mengintegrasikan kebutuhan lokal dalam proyek strategis nasional itu.

“Jangan sampai kebutuhan lokal yang nilainya puluhan triliun rupiah itu justru dibelanjakan di luar Maluku dan menjadi musibah kebocoran ekonomi. Comtohnya, material civil enginering diambil dari daerah lain, padahal tersedia di Maluku. Itu tentu menjadi kerugian bagi daerah,” sebut Rovik.

PT MEA kedepan, lanjut dia, akan mendorong keterlibatan vendor-vendor lokal melalui Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan nasional yang telah memiliki lisensi dan memenuhi persyaratan dari SKK Migas.

“Vendor lokal harus dilibatkan. Kalau perlu seluruh kantor vendor yang terlibat dalam proyek ini dibangun dan berkedudukan di Maluku sehingga dampak ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata dia.

Pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD Maluku itu ikut membahas pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen Blok Masela. PI 10 persen, masih menjadi pembahasan antara pemerintah daerah dan pempus. 

Terkait itu, Rovik menyarankan agar adanya sinergitas dan kesepahaman atas kepentingan ekonomi daerah antara Gubernur dan Bupati kabupaten lainnya, “Kita harus punya kemauan politik bersama untuk kepentingan rakyat Maluku agar bisa terakomodasi dan dampak ekonomi dari proyek Masela dirasakan secara maksimal,” tutupnya. (KM-A1)